HESTEK.CO.ID — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Pangahu, Kabupaten Gorontalo, kian menjadi sorotan. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan aktivitas tambang ilegal yang mengancam kelestarian kawasan hutan, tetapi juga menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai akses masuk alat berat, pihak yang mengendalikan mobilisasi, hingga dugaan adanya setoran untuk melintasi jalur menuju lokasi pertambangan.
Sorotan semakin menguat lantaran akses menuju kawasan PETI di Desa Pangahu tersebut disebut melintasi wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebelum memasuki kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo yang menjadi lokasi aktivitas pertambangan.
Kondisi ini memunculkan persoalan serius terkait pengawasan lintas wilayah. Bagaimana aktivitas pertambangan ilegal dapat berlangsung dengan akses yang relatif terbuka, sementara jalur mobilisasi alat berat diduga melewati dua wilayah administratif yang masing-masing memiliki aparat penegak hukum?
Aktivis Gorontalo, Andi Taufik, melontarkan kritik terhadap kondisi tersebut. Ia menilai, aktivitas PETI di Pangahu tidak bisa semata-mata dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa. Menurutnya, terdapat indikasi pola operasional yang terorganisasi, mulai dari penyediaan akses jalan, mobilisasi alat berat, hingga dugaan praktik setoran untuk melintasi jalur menuju lokasi tambang.
“Jika kita melihat polanya, aktivitas ini seolah berjalan dengan sangat terstruktur. Mulai dari penyediaan akses jalan menuju lokasi tambang, mobilisasi alat berat, hingga dugaan sejumlah uang yang harus disetorkan untuk melintasi jalur tersebut. Ini bukan lagi persoalan sederhana. Kami melihat adanya indikasi kejahatan yang terorganisasi dan harus diusut secara menyeluruh,” tegas Andi.
Ia mengatakan, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan PETI Pangahu tidak lagi sebatas aktivitas pertambangan ilegal, tetapi juga menyangkut efektivitas pengawasan wilayah dan integritas penegakan hukum.
Menurut Andi, aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung secara berkelanjutan patut ditelusuri hingga ke rantai kepentingan di belakangnya. Mulai dari pemodal, pengelola operasional, pihak yang memfasilitasi mobilisasi alat berat, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Sorotan kemudian diarahkan kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Gorontalo Utara dan Polres Gorontalo. Andi mempertanyakan sejauh mana pengawasan, upaya pencegahan, serta langkah penindakan yang telah dilakukan terhadap dugaan aktivitas PETI yang aksesnya melibatkan dua wilayah administratif tersebut.
Baginya, persoalan lintas wilayah tidak boleh menjadi ruang abu-abu kewenangan. Ia mengingatkan agar perbedaan wilayah administrasi tidak justru dimanfaatkan sebagai celah oleh jaringan pertambangan ilegal untuk menjalankan aktivitas tanpa pengawasan yang efektif.
Andi secara khusus mendesak Kapolres Gorontalo Utara mengambil langkah konkret dengan menelusuri dan mengawasi jalur yang diduga menjadi akses masuk alat berat menuju lokasi PETI di Pangahu. Ia menegaskan, Gorontalo Utara tidak boleh hanya menjadi wilayah perlintasan tanpa pengawasan maupun tindakan pencegahan.
Sementara itu, Kapolres Gorontalo juga diminta segera mengambil langkah penertiban dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Pangahu yang berada dalam wilayah hukumnya.
“Jangan sampai dua wilayah ini justru menjadi ruang aman bagi aktivitas pertambangan ilegal. Kapolres Gorontalo Utara harus memastikan tidak ada lagi akses yang dimanfaatkan untuk mendukung operasi PETI. Begitu juga Kapolres Gorontalo, harus segera melakukan penindakan di lokasi pertambangan. Jangan hanya saling menunggu atau melempar tanggung jawab,” ujar Andi.
Lebih jauh, Koordinator Front Gerakan Rakyat Melawan (GERAM) itu menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap PETI Pangahu tidak boleh berhenti pada penyitaan alat berat maupun penertiban pekerja di lapangan.
Menurutnya, penindakan yang hanya menyasar pekerja dan peralatan tambang tanpa menelusuri pemodal serta pengendali operasional berisiko tidak menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya.
Karena itu, aparat penegak hukum didesak mengusut seluruh mata rantai aktivitas tersebut. Mulai dari pihak yang menyediakan modal, mengatur mobilisasi alat berat, mengendalikan kegiatan pertambangan di lapangan, hingga pihak-pihak yang diduga menerima aliran keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
Andi menilai, selama aktor utama dan jaringan kepentingan di balik PETI tidak diungkap, penindakan berpotensi hanya menjadi langkah sesaat yang tidak memberikan efek jera maupun menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal kasus tersebut, Andi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah nama yang berdasarkan informasi dan penelusuran mereka diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Pangahu.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera memanggil, memeriksa, dan mendalami dugaan keterlibatan Ko Redy, Fernando, Iten, Ronal, Ko Ance, Johni, Harten, Daeng, dan Kelly. Nama-nama tersebut kami minta untuk ditelusuri secara serius karena diduga memiliki keterkaitan dengan lingkaran aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Pangahu, Kabupaten Gorontalo. Jangan ada yang kebal hukum. Jika ditemukan bukti keterlibatan, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Andi.












