HESTEK.CO.ID – Kekecewaan mendalam disampaikan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, terhadap sikap Dinas Sosial yang tidak menghadiri kegiatan reses di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto meski telah diundang secara resmi melalui Sekretariat DPRD.
Ramdan menilai ketidakhadiran Dinas Sosial Provinsi Gorontalo itu bukan sekadar soal absensi, tetapi mencerminkan rendahnya penghargaan terhadap aspirasi rakyat dan lemahnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan wakil rakyat dilapangan.
“Saya mengundang Dinas Sosial lewat sekretariat DPRD untuk bisa mendampingi reses saya hari ini. Karena yang saya undang ada kelompok rukun duka, ada masyarakat yang mempertanyakan masalah desil, BPJS, dan program-program sosial yang mereka butuhkan. Tapi sayangnya Dinas Sosial tidak hadir,” tegas Ramdan.
Ia menambahkan, kehadiran OPD pada kegiatan reses bukanlah formalitas, melainkan bagian penting dari proses penyerapan aspirasi dan penjelasan program pemerintah kepada masyarakat.
“Reses ini adalah momentum strategis. Selain anggota DPR mendengarkan aspirasi rakyat, ini juga menjadi kewajiban bagi OPD sebagai mitra DPR untuk hadir, mendampingi, dan menjelaskan langsung kepada masyarakat,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ramdan menyoroti hingga kegiatan reses berakhir, tidak ada satu pun perwakilan dari Dinas Sosial yang hadir, bahkan sekadar konfirmasi kehadiran pun tidak dilakukan.
“Jelas saya menyampaikan kekecewaan mendalam. Tidak hadir, tidak konfirmasi, dan tidak ada pendampingan dari pihak Dinas Sosial sampai kegiatan selesai. Ini menunjukkan betapa rendahnya komitmen terhadap pelayanan publik,” sambungnya.
Politisi PKS itu kemudian mendesak Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, untuk segera mengevaluasi pimpinan OPD-nya itu, sebab menurutnya ketidakhadiran seperti ini memperlihatkan ketidakseriusan dalam menjalankan amanah publik.
“Saya meminta gubernur mengevaluasi pimpinan OPD-nya. Karena pendampingan saat reses bukan kepentingan pribadi anggota DPR, melainkan bagian dari fungsi pemerintah dalam memastikan aspirasi rakyat sampai dan dijawab secara konkret,” tegas Ramdan.
Ketidakhadiran Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam agenda reses dinilai sebagai potret lemahnya etika birokrasi dan komunikasi antar lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Padahal reses menjadi jembatan penting antara pemerintah dan rakyat, tempat dimana masalah sosial seperti ketimpangan data bantuan serta program kesejahteraan lainnya seharusnya dijawab langsung oleh instansi teknis.
“Saya khawatir jika pola seperti ini terus dibiarkan, maka rakyat akan kembali menjadi korban dari ketidakpedulian birokrasi, sementara aspirasi yang disuarakan lewat wakil rakyat hanya berakhir di ruang hampa,” tutupnya.
