HESTEK.CO.ID — Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, diminta tidak hanya mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran, tetapi juga memberikan sanksi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak mengindahkan instruksi tersebut.
Desakan itu disampaikan aktifis muda Gorontalo, Andi Taufik, menyusul sorotan terhadap pelaksanaan kegiatan di luar daerah oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Gorontalo.
Menurut Andi, kegiatan tersebut sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pengetatan terhadap belanja dan perjalanan dinas.
“Kalau memang pemerintah daerah sudah menginstruksikan efisiensi, maka kegiatan yang melibatkan puluhan orang untuk mengikuti Bimtek di luar daerah juga harus diuji urgensinya. Jangan hanya karena kegiatan dikemas sebagai Bimtek, kemudian aspek efisiensi tidak lagi menjadi pertimbangan,” kata Andi, Jumat (28/8/2026).
Ia mempertanyakan apakah kegiatan tersebut benar-benar harus dilaksanakan di luar daerah dan apakah jumlah peserta yang diberangkatkan telah mempertimbangkan prinsip efisiensi.
“Puluhan orang berangkat ke luar daerah tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pertanyaannya, apakah kegiatan seperti ini tidak bisa dilaksanakan di daerah? Apakah seluruh peserta memang harus berangkat? Ini yang harus dijelaskan kepada publik,” tegasnya.
Menurut Andi, persoalan tersebut bukan semata mengenai kegiatan DWP sebagai organisasi. Yang menjadi perhatian adalah ketika kegiatan yang melibatkan puluhan anggota tersebut memiliki keterkaitan dengan penggunaan anggaran daerah dan dilaksanakan di tengah kebijakan efisiensi.
“Ini bukan soal DWP-nya. Kita harus melihat dari sisi penggunaan uang daerah. Kalau ada keterlibatan APBD, maka urgensi, dasar kegiatan, jumlah peserta, perjalanan dinas dan hasil yang diperoleh harus bisa dijelaskan,” ujarnya.
Andi menilai kebijakan efisiensi tidak seharusnya berhenti pada instruksi administratif. Kebijakan tersebut harus diikuti pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya di setiap OPD.
Jika hasil evaluasi menunjukkan ada OPD yang mengabaikan instruksi efisiensi, menurut Andi, Bupati Gorontalo harus berani memberikan tindakan sesuai ketentuan.
“Bupati harus berani memberikan sanksi jika memang terbukti ada OPD yang tidak mengindahkan instruksi efisiensi. Jangan sampai kebijakan hanya menjadi instruksi di atas kertas, tetapi tidak memiliki konsekuensi bagi pihak yang mengabaikannya,” ujarnya.
Andi juga meminta pemerintah daerah tidak menerapkan standar ganda dalam menjalankan kebijakan efisiensi.
Menurutnya, seluruh OPD harus mendapatkan perlakuan dan standar pengawasan yang sama, termasuk ketika melaksanakan perjalanan dinas maupun kegiatan di luar daerah.
“Yang harus dilihat bukan siapa yang melaksanakan kegiatan, tetapi apakah kegiatan itu memang prioritas, apakah sesuai dengan kebijakan efisiensi dan apakah hasilnya sepadan dengan biaya yang menggunakan uang rakyat,” imbuhnya.
Olehnya ia meminta Bupati Gorontalo mengevaluasi kegiatan tersebut berdasarkan dokumen dan fakta, termasuk melihat dasar penganggaran, urgensi perjalanan, jumlah peserta, serta output yang dihasilkan.
Andi menegaskan, kritik tersebut bukan berarti menyimpulkan bahwa Bimtek DWP telah melanggar aturan. Namun, menurutnya, kegiatan yang menggunakan sumber daya pemerintah harus terbuka untuk dievaluasi, terlebih ketika kebijakan efisiensi menjadi salah satu arah pengelolaan APBD.
“Kalau memang semuanya sesuai aturan dan memiliki dasar yang jelas, tentu tidak ada masalah. Tetapi kalau setelah dievaluasi ditemukan kegiatan yang tidak sejalan dengan instruksi efisiensi, harus ada tindakan. Jangan sampai kebijakan pemerintah sendiri tidak dihormati oleh perangkat di bawahnya,” pungkas Andi.
