HESTEK.CO.ID — Kerusakan kawasan hutan akibat dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, kembali menyeret perhatian publik pada satu pertanyaan mendasar.
Publik mempertanyakan sejauh mana keseriusan aparat penegak hukum (APH) menghentikan praktik pertambangan ilegal yang terus menjadi sorotan.
Di tengah ancaman kerusakan lingkungan, persoalan PETI Pangahu kini bukan hanya menyangkut aktivitas pengerukan tanah dan penggunaan alat berat.
Lebih jauh, kasus ini mulai mempertanyakan efektivitas tanggung jawab aparat kepolisian, mengingat akses menuju lokasi dan aktivitas pertambangan berada dalam cakupan dua wilayah hukum berbeda, yakni Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo.
Situasi tersebut memantik kritik keras dari aktivis muda Gorontalo, Andi Taufik. Ia secara terbuka menantang Kapolres Gorontalo Utara dan Kapolres Gorontalo untuk tidak membiarkan persoalan PETI Pangahu berlarut-larut tanpa kejelasan penindakan.
Menurutnya, jangan sampai keberadaan dua wilayah hukum justru menjadi celah yang membuat aktivitas pertambangan ilegal sulit disentuh.
Sebab, ketika persoalan sudah menjadi perhatian masyarakat, aparat seharusnya memperjelas pembagian tanggung jawab dan membangun langkah penindakan bersama.
“Ini bukan semata-mata persoalan hutan yang dirusak. Ini menyangkut harkat, martabat, dan wibawa penegakan hukum. Bagaimana mungkin aktivitas pertambangan ilegal terus menjadi persoalan, sementara akses menuju lokasi berada di wilayah hukum Gorontalo Utara dan aktivitas tambangnya berlangsung di Kabupaten Gorontalo?,” kata Andi, Minggu (22/11).
“Dua wilayah ini seharusnya tidak boleh saling melempar tanggung jawab. Saya mempertanyakan keseriusan dan komitmen kedua Kapolres dalam memberantas persoalan ini,” sambungnya.
Koordinator Front Gerakan Rakyat Melawan (GERAM) itu menilai, penanganan PETI tidak boleh berhenti pada penertiban pekerja lapangan ataupun penyitaan alat berat.
Langkah tersebut, menurutnya, tidak akan menyelesaikan persoalan apabila jaringan yang diduga membiayai, mengatur, dan mengambil keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal tidak ikut diusut.
Andi mendesak aparat menelusuri seluruh mata rantai aktivitas PETI Pangahu, mulai dari pemodal, penyedia alat berat, pengendali operasional, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari hasil pertambangan.
Ia juga meminta aparat tidak mengabaikan sejumlah nama yang beredar di tengah masyarakat dan diduga memiliki keterkaitan dengan pusaran PETI Pangahu.
Nama-nama seperti Ko Redy, Fernando, Iten, Ronal, Ko Ance, Johni, Harten, Daeng, dan Kelly disebutnya perlu ditelusuri melalui proses penyelidikan yang profesional.
“Jangan hanya berani menindak pekerja kecil di lapangan, sementara pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali, dan aktor utama justru tidak tersentuh,” ujarnya.
“Semua pihak yang memiliki keterlibatan harus diperiksa, tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuatan dan kepentingan,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tantangan terbuka bagi kedua pimpinan kepolisian untuk menunjukkan sejauh mana penanganan PETI Pangahu telah berjalan.
Andi menilai, publik tidak cukup hanya disuguhi penertiban sesaat atau pernyataan bahwa persoalan sedang ditangani.
“Yang dibutuhkan adalah kejelasan langkah, perkembangan penyelidikan, serta keberanian mengungkap pihak-pihak yang benar-benar bertanggung jawab apabila ditemukan bukti keterlibatan,” paparnya.
Bagi Andi, persoalan PETI Pangahu telah menjadi ujian bagi koordinasi dan transparansi penegakan hukum di Gorontalo. Sebab, kerusakan lingkungan tidak mengenal batas administrasi pemerintahan.
Begitu pula tanggung jawab penegakan hukum tidak boleh terhambat hanya karena lokasi dan akses aktivitas berada di wilayah hukum yang berbeda.
Andi menegaskan, aparat harus membuktikan bahwa hukum berlaku bagi semua pihak tanpa memandang posisi, kekuatan modal, maupun pengaruh yang dimiliki.
“Jangan biarkan hutan menjadi korban, masyarakat kehilangan kepercayaan, dan hukum kehilangan wibawanya. Saya menantang Kapolres Gorontalo Utara dan Kapolres Gorontalo bongkar PETI Pangahu sampai ke akar-akarnya. Usut semua pihak yang terlibat, siapa pun orangnya. Jangan ada yang kebal hukum!” tutupnya.











