HESTEK.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Venny Anwar turun langsung memantau penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, Selasa (22/9/2026).
Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat sesuai ketentuan, mulai dari jumlah, kualitas hingga sasaran penerima.
Venny mengatakan, pengawasan terhadap program pemerintah merupakan bagian dari tugas DPRD, terutama program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Sebagai anggota DPRD, kami memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, kami memastikan bantuan ini tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya,” ujar Venny.
Dalam penyaluran tersebut, setiap penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk kebutuhan tiga bulan, yakni periode Juli hingga September 2026.
“Untuk bantuan yang disalurkan hari ini, masing-masing penerima mendapatkan 30 kilogram untuk tiga bulan. Kami memastikan jumlahnya sesuai dengan ketentuan dan kualitas beras yang diterima masyarakat juga baik,” jelasnya.
Menurut Venny, ketepatan data penerima menjadi salah satu hal penting dalam penyaluran bantuan pemerintah. Pengawasan diperlukan agar bantuan tidak salah sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Yang paling penting adalah bantuan ini sampai kepada masyarakat yang berhak. Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya menerima justru tidak mendapatkan bantuan, sementara yang tidak berhak malah menerima,” katanya.
Di Desa Lamahu, tercatat sebanyak 342 kepala keluarga menerima bantuan CPP tersebut.
Venny juga mengimbau masyarakat penerima agar bantuan beras tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan tidak diperjualbelikan.
“Bantuan ini diberikan untuk meringankan kebutuhan rumah tangga. Karena itu, kami berharap bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh penerima dan tidak diperjualbelikan,” pesannya.
Ia menegaskan DPRD Provinsi Gorontalo akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Pengawasan tersebut, kata Venny, penting agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
