HESTEK.CO.ID — Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti minimnya anggaran bidang arsip untuk mendukung pengembangan inovasi digital dalam pembahasan Rancangan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, saat memimpin rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di ruang Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (29/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi I melakukan pendalaman terhadap rancangan APBD, termasuk anggaran pada BKPSDM serta bidang perpustakaan dan arsip.
Fadli mengatakan, pihaknya menemukan adanya penurunan anggaran pada BKPSDM sekitar Rp1 miliar dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.
“Ini kami telah meneliti dan menganalisa bahwa BKPSDM perlu ada penambahan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana yang ada di BKPSDM,” ujar Fadli.
Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah tempat penginapan yang digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Menurut Fadli, fasilitas tersebut perlu didorong karena selain mendukung kegiatan kediklatan, juga berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Terutama tempat penginapan karena itu untuk kepentingan diklat. Di sisi lain, itu menjadi satu bagian objek pendapatan di Provinsi Gorontalo. Ini perlu kita dorong ke depan di Banggar,” katanya.
Sementara itu, Komisi I juga menyoroti keterbatasan anggaran pada bidang perpustakaan dan arsip.
Fadli menyebut anggaran bidang perpustakaan berada di kisaran Rp50 juta hingga Rp60 juta lebih, sedangkan bidang arsip sekitar Rp76 juta.
Ia menilai anggaran tersebut masih terbatas untuk mendukung berbagai kegiatan inovasi, khususnya pengembangan sistem digital yang dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
“Untuk kegiatan inovasi mereka sangat memerlukan anggaran lebih banyak, kurang lebih Rp200 juta sampai Rp300 juta untuk inovasi digital yang paling memadai agar bisa dinikmati oleh masyarakat Provinsi Gorontalo,” jelasnya.
Namun, usulan tambahan anggaran tersebut belum dapat diakomodasi dalam pembahasan saat ini karena kondisi anggaran daerah yang masih mengalami penghematan dan keterbatasan anggaran.
Meski demikian, Komisi I akan membawa kebutuhan tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo untuk dibahas lebih lanjut.
“Kita akan mengupayakan itu di Banggar. Kita akan menjelaskan ke Banggar, insyaallah ini akan dipahami untuk penyesuaian-penyesuaian kenaikan atau pendapatan dari arsip itu sendiri,” pungkas Fadli.
