HESTEK.CO.ID – Kembalinya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Batu Gergaji, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, setelah sebelumnya dipasangi garis polisi, memunculkan tanda tanya serius terhadap penegakan hukum di wilayah tersebut.
Persoalan ini bukan sekadar soal kembali beroperasinya aktivitas tambang ilegal. Dugaan pengrusakan atau penerobosan police line yang sebelumnya dipasang Polda Gorontalo justru menjadi persoalan yang harus segera diungkap.
Pasalnya, garis polisi merupakan penanda bahwa suatu lokasi tengah berada dalam penanganan aparat penegak hukum. Jika benar telah dirusak atau diterobos hingga aktivitas pertambangan kembali berlangsung, maka ada persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.
Di tengah belum terungkapnya pihak yang bertanggung jawab, tiga nama mulai mencuat dalam perbincangan terkait aktivitas PETI tersebut. Mereka adalah Ci’ Mei, Riki, dan Ka Amu.
Nama-nama itu disebut dalam dugaan keterlibatan pihak-pihak yang diduga memiliki peran di balik kembali beroperasinya aktivitas pertambangan di kawasan Batu Gergaji. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari aparat penegak hukum maupun pihak-pihak yang disebutkan.
Aktivis Gorontalo, Andi Taufik, kembali angkat bicara. Ia menilai, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa karena menyangkut wibawa institusi kepolisian sekaligus kepastian penegakan hukum.
“Publik berhak mengetahui siapa yang berada di balik dugaan pengrusakan police line tersebut. Jangan sampai muncul persepsi bahwa garis polisi hanya menjadi pita tanpa makna, yang dapat dibuka, dirusak, atau diterobos sesuka hati. Jika benar terjadi pengrusakan, siapa pun pelakunya harus diproses tanpa pandang bulu,” tegas Andi, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, apabila lokasi yang telah dipasangi garis polisi dapat kembali digunakan untuk aktivitas pertambangan tanpa adanya kejelasan penanganan hukum, kondisi tersebut berpotensi menciptakan preseden buruk.
Ia mengingatkan, penegakan hukum tidak boleh terlihat lemah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi maupun pihak-pihak yang diduga memiliki kekuatan modal di balik aktivitas pertambangan ilegal.
“Hukum tidak boleh terlihat tak berdaya di hadapan kepentingan ekonomi dan kekuatan pemodal tambang,” ujarnya.
Andi juga mengingatkan Polda Gorontalo agar tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Menurutnya, ketidakjelasan penanganan berpotensi memperbesar ketegangan di kawasan pertambangan dan membuka ruang terjadinya konflik antarkelompok.
Karena itu, ia mendesak Kapolda Gorontalo segera mengambil langkah konkret dengan mengusut dugaan pengrusakan atau penerobosan police line, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik kembali beroperasinya PETI di kawasan tersebut.
Ia secara khusus meminta aparat memeriksa Ci’ Mei, Riki, dan Ka Amu apabila ditemukan bukti maupun keterangan yang relevan untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka.
Selain itu, Polda Gorontalo diminta mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab serta memastikan lokasi pertambangan tersebut kembali ditertibkan sesuai ketentuan hukum.
“Polda Gorontalo jangan membiarkan persoalan ini menjadi preseden bahwa hukum bisa dinegosiasikan oleh kepentingan pemodal. Jika garis polisi saja dapat diterobos tanpa konsekuensi yang jelas, lalu di mana letak wibawa hukum? Tangkap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, usut semua pihak yang terlibat, dan jangan biarkan aktivitas tambang berjalan di tengah persoalan hukum yang belum tuntas,” tutup Andi Taufik.
