HESTEK.CO.ID – Perubahan pernyataan Joko Widodo terkait peluang Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk dua periode dinilai menyimpan kalkulasi politik. Mantan Presiden itu kini disebut tidak lagi lantang menyuarakan wacana tersebut dan memilih menyatakan bahwa Pemilu 2029 masih jauh.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai perubahan sikap Jokowi dapat berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan karier politik putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat Wakil Presiden.
Jamiluddin mengemukakan dua kemungkinan yang dapat menjelaskan perubahan sikap tersebut. Pertama, berkaitan dengan dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara gugatan persyaratan pendidikan Gibran, yang menurutnya berpotensi memengaruhi reputasi dan kredibilitas Wakil Presiden.
“Pascaputusan MK, reputasi dan kredibilitas Gibran sudah pada titik nadir, padahal itu adalah modal politik untuk berkontestasi pada pilpres mendatang,” ujar Jamiluddin kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Jamiluddin, Jokowi kemungkinan mulai mempertimbangkan situasi politik Gibran secara lebih realistis. Alih-alih mendorong wacana dua periode sejak dini, ia menilai Jokowi bisa saja lebih memprioritaskan keberlangsungan jabatan putranya hingga akhir masa pemerintahan.
“Bisa saja Jokowi berpikir posisi politik Gibran sudah di ujung tanduk. Bagi Jokowi, jangankan dua periode, Gibran tidak dimakzulkan saja sudah bagus,” katanya.
Jamiluddin menduga, dalam situasi tersebut, Jokowi berpotensi menggunakan pengaruh politik yang masih dimilikinya untuk membangun komunikasi dengan para ketua umum partai, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Langkah itu, menurutnya, dapat diarahkan untuk menjaga posisi Gibran di pemerintahan.
“Untuk itu, Jokowi tampaknya akan menggunakan sisa-sisa pengaruhnya untuk melobi para ketua umum partai untuk tidak memakzulkan Gibran. Termasuk tentunya Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dalam pembacaan Jamiluddin, perubahan sikap tersebut dapat dimaknai sebagai strategi untuk menghindari pertarungan politik terlalu dini demi mempertahankan peluang yang lebih besar pada masa mendatang.
“Jadi, Jokowi di sini menganut falsafah mundur selangkah untuk maju beberapa langkah,” kata Jamiluddin.
Kemungkinan kedua, Jamiluddin menilai Jokowi belum tentu sepenuhnya yakin terhadap peluang Prabowo dalam Pilpres 2029. Pernyataan bahwa pemilu masih jauh, menurutnya, dapat memberikan ruang bagi Jokowi untuk menyesuaikan strategi seiring perkembangan peta politik.
Dengan tidak secara terbuka mengunci dukungan pada skema Prabowo–Gibran dua periode, Jokowi dinilai memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan pilihan politik lain bagi putranya.
Jamiluddin memperkirakan, apabila menjelang Pilpres 2029 peluang Prabowo dinilai melemah, Jokowi berpotensi mendorong Gibran sebagai calon presiden dengan mempertimbangkan pasangan yang memiliki elektabilitas tinggi. Sebaliknya, jika peluang Prabowo tetap kuat, skema Gibran kembali menjadi calon wakil presiden dinilai masih mungkin dipertahankan.
“Jadi, perubahan sikap itu tampaknya disengaja. Sebab dengan perubahan sikap itu Jokowi bisa lebih bebas menentukan Gibran menjadi capres atau tetap menjadi cawapres,” ujarnya.
Jamiluddin menyimpulkan, arah politik Jokowi menuju Pilpres 2029 kemungkinan akan bergantung pada perkembangan elektabilitas Prabowo dan peluang Gibran melanjutkan karier politiknya. Namun, penilaian tersebut merupakan analisis pengamat mengenai kemungkinan kalkulasi politik Jokowi, bukan pernyataan langsung dari Jokowi mengenai strategi yang akan ditempuhnya.
“Mana yang akan dipilih Jokowi bergantung keterpilihan Prabowo saat mendekati Pilpres 2029. Bila keterpilihan Prabowo masih tinggi, Jokowi akan tetap merapat. Sebaliknya, bila keterpilihan Prabowo rendah, Jokowi tampaknya akan meninggalkannya,” pungkasnya.
