Example floating
Example floating
Politik

Wakil Rakyat Gorontalo Tak Ikut Teken HMP Pemakzulan Wapres Gibran

REDAKSI
13
×

Wakil Rakyat Gorontalo Tak Ikut Teken HMP Pemakzulan Wapres Gibran

Sebarkan artikel ini
Gedung DPR RI. FOTO IST

HESTEK.CO.ID – Tidak ada satu pun nama anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Gorontalo yang tercantum dalam daftar 120 anggota parlemen pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan dokumen daftar nama pengusul HMP yang dibacakan di hadapan Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026), ketiga legislator yang mewakili masyarakat Gorontalo di Senayan tercatat absen dari daftar penanda tangan tersebut.

Posisi Wakil Rakyat Dapil Gorontalo

Provinsi Gorontalo memiliki alokasi tiga kursi di DPR RI untuk periode 2024–2029. Dua legislator aktif yang saat ini duduk di Senayan adalah:

Baca Juga:  Hasyim Pou Sebut Ismet Mile Sosok Tepat Memimpin Bonebol Setelah Hamim Pou
  • Elnino M. Husein Mohi (Fraksi Partai Gerindra)
  • Rusli Habibie (Fraksi Partai Golkar)

Sementara itu, satu kursi lainnya dari Fraksi Partai NasDem diketahui tengah berproses melalui mekanisme Pengganti Antarwaktu (PAW) kepada Prof. Winarni Dien Monoarfa, menyusul wafatnya pemegang mandat sebelumnya, almarhum Rachmat Gobel, pada Juli 2026 lalu.

Meskipun fraksi-fraksi asal perwakilan Gorontalo tersebut di tingkat pusat yakni Partai Gerindra (11 anggota), Partai Golkar (11 anggota), dan Partai NasDem (19 anggota) turut mengirimkan perwakilan dalam gerbong 120 pengusul HMP, tidak ada nama wakil dari Dapil Gorontalo yang masuk dalam daftar penyerahan berkas kepada pimpinan dewan.

Baca Juga:  Kristina Udoki Kritik Gubernur: Jangan Terlalu Percaya Bawahan

Konteks Pengajuan HMP dan Dinamika Nasional

Usulan HMP ini resmi diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal pada Rabu (11/11/2026), dan dijadwalkan untuk diteruskan ke tahapan Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Baca Juga:  Kuasa Hukum IRIS Siap Hadapi Gugatan dari Paslon MULUS

Langkah ini bergulir menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen syarat administrasi pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Pengajuan HMP di DPR sendiri merupakan hak inisiatif individual anggota dewan sehingga tidak selalu mencerminkan sikap bulat seluruh anggota di dalam satu fraksi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari para legislator aktif asal Gorontalo terkait sikap mereka terhadap usulan HMP kali ini.