HESTEK.CO.ID – Pemerintah Pusat didorong segera mengeluarkan izin Pertambangan Rakyat (IPR), demikian untuk Pemprov Gorontalo diminta membuka Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara resmi.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, saat menghadiri Sosialisasi Program Tali Asih Penambang Area Konsensi PT GSM dan PT PETS, di Kabupaten Pohuwato, Rabu (18/10/2023) kemarin.
Fadel mengatakan dengan diterbitkannya IPR dan dibukanya WPR, warga lokal bisa melakukan aktivitas dilokasi pertambangan rakyat secara resmi.
“Intinya, saya akan membantu apa yang dibutuhkan agar IPR dan WPR ini terwujud,” kata Fadel Muhammad, dalam keterangan resminya.
Mantan Gubernur Gorontalo itu menilai, izin ini penting karena WPR yang tidak resmi dapat memicu konflik pihak tertentu dan investor luar.
Dia pun mencontohkan aksi demonstrasi yang berujung rusuh pada September 2023 lalu. Akibat aksi tersebut mengakibatkan kantor Bupati Pohuwato serta banyak sarana publik rusak karena dibakar massa.
“Akibat mereka tidak diperhatikan sehingga membuat marah, lalu terjadi aksi demonstrasi yang sangat anarkis viral sampai ke Jakarta. Saya melihat sendiri fasilitas negara dan publik itu hancur, itu membuat saya miris dan sedih,” ujarnya.
Fadel berharap pemerintah dapat membuka kesempatan bagi warga lokal untuk bekerja, mengingat para penambang lokal hanya ingin mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
“Mereka rakyat kita sendiri. Janganlah mereka menjadi korban dipinggirkan karena ada investor. Mereka butuh dibela, diayomi. Buat apa jadi pemimpin daerah, pejabat daerah kalau rakyatnya sendiri tidak diberikan kesempatan untuk bekerja,” jelas Fadel Muhammad.
Terkait Program Tali Asih, anggota DPD RI Dapil Gorontalo itu berharap pihak perusahaaan dan investor sesegera mungkin memenuhi hak rakyat penambang dengan menaati prosedur dan ketentuan yang ada.
Sementara itu perwakilan perusahaan tambang, Boyke Poerbaya Abidin mengungkapkan, persoalan tersebut memang harus diselesaikan dengan baik. Menurutnya, pihak perusahaan telah bernegosiasi dengan puluhan kelompok pemilik tromol.
Meski demikian, kata Boyke, pihaknya masih akan melakukan verifikasi lapangan secara bersama-sama. Ia meminta para pemilik lokasi jujur, adil dan transparan.
“Alhamdulillah, tidak terjadi hal seperti kemarin, diluar dari 14 Kelompok yang belum teridentifikasi. Kemudian 2135 proposal titik dan 419 ada titik koordinat. Hal ini semua, akan kita lakukan verifikasi lapangan bersama, asalkan kita harus jujur, adil, dan transparan, dan kami akan turun langsung tanpa ada perwakilan dari siapapun,” tandasnya.
(hsk/oyi)
