HESTEK.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Udoki, melontarkan kritik tajam terhadap pola komunikasi antara eksekutif dan legislatif yang dinilainya tersumbat. Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak masukan DPRD terabaikan oleh Pemerintah Provinsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Kristina dalam Rapat Paripurna ke-41 tentang penetapan APBD-P Tahun 2025, Senin (25/08/2025), merespon penggunaan dana hasil efisiensi yang dinilai tidak sesuai pemanfaatannya.
“Bapak Gubernur kiranya jangan terlalu percaya penuh dengan anak buahnya. Karena saya merasa ada komunikasi yang tersumbat, dan ini membuat apa yang disampaikan anggota DPRD tidak menjadi perhatian eksekutif,” tegas Kristina di hadapan forum paripurna.
Ia mengingatkan, pemanfaatan anggaran hasil efisiensi sudah jelas diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Namun dalam praktiknya, ia menilai eksekutif kurang memberi perhatian pada masukan DPRD, termasuk dari Komisi I yang ia duduki.
“Walaupun ini sebenarnya sudah dibahas di Badan Anggaran, jangan sampai timbul kesan bahwa kita hanya menggugurkan kewajiban karena sudah dibahas bersama TAPD,” ujarnya menekankan.
Lebih jauh, Kristina juga menyinggung soal ketimpangan pendapatan pejabat di lingkup Pemprov. Ia bahkan menyindir, take home pay Gubernur bisa saja lebih kecil dibandingkan Sekretaris Daerah (Sekda) yang disebut-sebut mencapai Rp50 juta.
“Namun kami tidak mempermasalahkan itu. Yang kami pertanyakan, mengapa anggaran TPP kemarin ketika ada usulan untuk dikurangi justru tidak mau dikurangi?” tandasnya.
Dengan pernyataannya tersebut, Kristina menegaskan agar Gubernur tidak terlena pada loyalitas anak buah, tetapi memastikan komunikasi politik berjalan sehat serta pengelolaan anggaran tetap sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
