HESTEK.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk mempertimbangkan usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan oleh DPRD, bukan lagi melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.
Prabowo menilai gagasan tersebut relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, mengingat tingginya biaya politik yang muncul dari pemilu langsung. Menurutnya, sejumlah negara juga menerapkan sistem demokrasi perwakilan serupa.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo dalam pidato di peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12).
Ia menyebut sistem seperti ini diterapkan di berbagai negara, termasuk Malaysia, India, hingga negara-negara maju seperti Inggris, Kanada, dan Australia.
“Negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” kata Prabowo.
Tekankan Politik Gotong Royong
Prabowo juga menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam praktik demokrasi Indonesia. Menurutnya, kompetisi hanya berlangsung pada masa pemilu. Setelah itu, seluruh pihak harus kembali bersatu.
“Politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan pada saat bersaing. Begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” ujarnya.
Golkar Dorong Pilkada Dipilih DPRD
Dalam forum yang sama, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia kembali menyuarakan gagasannya agar pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD. Ia menilai mekanisme ini dapat menekan biaya politik serta mengurangi potensi praktik uang dalam pemilu.
“Satu tahun lalu kami menyampaikan, keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang dipilih lewat DPR atau DPRD tingkat dua,” kata Bahlil.
Menurutnya, Indonesia perlu mencari formula demokrasi yang paling tepat bagi kondisi nasional, termasuk mengurangi ketergantungan pada ongkos politik besar.
“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” tegasnya.
