HESTEK.CO.ID – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Gorontalo bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Gorontalo”, Sabtu (25/10/2025).
Kegiatan yang turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan dibuka secara resmi oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi ini menghadirkan berbagai pihak terkait, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, hingga perwakilan koperasi dari enam kecamatan, yakni Telaga, Telaga Biru, Telaga Jaya, Tilango, Limboto, dan Limboto Barat.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo, Arifin Suaib, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah untuk membahas arah kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan.
“FGD ini bertujuan mencari pola kebijakan yang lebih pas dan efektif untuk memperkuat kelembagaan koperasi desa. Kita ingin agar aturan, implementasi, dan dampaknya benar-benar terasa bagi masyarakat,” ujar Arifin.
Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama antara Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo dengan LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo, serta melibatkan dosen dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Sementara itu, Ketua Tim Peneliti LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo, Dr. Wiwin Koni, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari riset tentang penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih yang telah dilakukan di beberapa kecamatan.
“Kami telah melakukan riset lapangan di sejumlah wilayah dan menemukan bahwa secara administrasi koperasi-koperasi Merah Putih sudah berbadan hukum. Namun tantangan berikutnya adalah pada keberlanjutan pendanaan,” jelas Wiwin.
Ia menambahkan, pihaknya turut melibatkan sejumlah BUMN seperti Bank Himbara, BRI, Bulog, dan Kantor Pos untuk menjajaki peluang kerja sama pendanaan bagi koperasi.
“Saat ini kami masih fokus pada enam kecamatan, tetapi ke depan akan diperluas ke wilayah lainnya. Harapannya, hasil FGD ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
