HESTEK.CO.ID – Wakil Bupati Bone Bolango, Risman Tolingguhu, menegaskan dirinya tidak terlibat dalam praktik permainan proyek sebagaimana isu yang beredar di publik.
Hal itu disampaikannya di hadapan massa aksi, Selasa (04/11/2025). Risman bahkan bersumpah atas nama Tuhan untuk membuktikan integritasnya.
“Di hadapan saudara-saudara, di hadapan rakyat dan di hadapan Allah SWT saya tegaskan, Saya tidak menerima, atau mencoba memainkan proyek apa pun! Demi Allah saya tidak menerima!” ujarnya dengan nada bergetar namun tegas.
Namun pernyataan tegas itu ternyata belum sepenuhnya meredam gejolak di publik. Klarifikasi itu justru membuka babak baru, munculnya nama AN, yang diduga menjadi perantara sejumlah proyek di Bone Bolango.
Publik kini dihadapkan pada tangkapan layar percakapan WhatsApp antara seseorang berinisial AN dengan oknum kontraktor.
Dalam percakapan tersebut AN meminta sejumlah uang dengan alasan “tanda jadi proyek”, bahkan menyebut nama Wakil Bupati.
Percakapan itu juga disertai bukti voice note dan transfer dana puluhan juta rupiah ke rekening dua orang berinisial SP dan TP.
Baca Juga: Isi Chat WA Dugaan Permintaan Fee Proyek di Bonebol Bocor, Ada Bukti Transfer ke Orang Dekat Wabup?
Aktivis Gorontalo, Andi Taufik, menilai isu ini tidak bisa dianggap angin lalu. Menurutnya, percakapan yang beredar adalah indikasi awal dari praktik percaloan proyek yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kalau benar ada pihak yang meminta uang dengan mencatut nama pejabat daerah, maka itu bentuk penyimpangan kekuasaan yang serius,” kata Andi.
“APH harus segera bergerak. Jangan tunggu sampai isu ini makin liar dan dianggap sebagai hal biasa. Masyarakat berhak tahu siapa yang bermain di balik proyek-proyek itu,” tambahnya.
Andi juga menilai, pembiaran terhadap dugaan semacam ini bisa menimbulkan efek domino di banyak daerah.
“Hari ini Bone Bolango, besok bisa daerah lain. Jika praktik seperti ini dibiarkan, publik akan berpikir bahwa jual-beli proyek adalah hal wajar di pemerintahan,” tegasnya.
Ia meminta APH agar segera memeriksa isi percakapan, memverifikasi bukti transfer, dan menelusuri aliran dana yang disebut dalam tangkapan layar tersebut.
“Isu ini harus dibuktikan, apakah nama Wabup dicatut atau memang ada permainan di dalam sistem proyek itu sendiri. Publik tidak butuh pernyataan emosional, tapi bukti hukum yang jelas,” ujarnya kritis.
Lebih jauh, Andi mengingatkan bahwa kasus ini bisa menjadi tolak ukur keseriusan aparat dan pemerintah dalam menegakkan prinsip good governance. Ia menyebut bahwa transparansi dibuktikan, bukan hanya dengan slogan.
“Kalau benar ada praktik jual beli proyek, harus dibuka seterang-terangnya. Jangan hanya menunggu tekanan publik baru bertindak,” tandasnya.
