ISU bocornya percakapan yang diduga berkaitan dengan proyek di Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) telah menjadi sorotan publik.
Dalam beberapa tangkapan layar yang beredar, muncul percakapan tentang permintaan dana, pengondisian proyek, hingga penyebutan nama orang dekat pejabat daerah.
Meski belum ada keterangan resmi, isu ini telah mengguncang kepercayaan publik terhadap tatanan birokrasi dan etika pemerintahan daerah.
Namun, di tengah hiruk pikuk tudingan dan opini publik, redaksi HESTEK.CO.ID menilai penting untuk menempatkan persoalan ini secara proporsional dan berimbang.
Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dipegang teguh. Tidak ada satu pun pihak yang bisa dinyatakan bersalah sebelum ada pembuktian hukum yang sah dan transparan.
Pihak Ketiga dan Upaya Pecah Kongsi Politik
Dinamika politik lokal memang kerap menjadi lahan subur bagi munculnya “isu penggiringan” dan upaya saling menjatuhkan antar kubu.
Dalam konteks Bone Bolango, sumber internal menyebutkan bahwa bukan perbedaan pandangan antara Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi akar persoalan, melainkan adanya pihak ketiga yang memanfaatkan situasi.
Pihak-pihak ini disebut mencoba memecah hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati, yang selama ini dikenal cukup solid dalam memimpin daerah.
Motifnya bukan semata politik personal, melainkan upaya mengacaukan stabilitas pemerintahan demi kepentingan pribadi. Mereka bermain di wilayah abu-abu birokrasi.
Bupati dan Wakil Bupati, sebagai figur publik yang dipilih oleh rakyat, semestinya menyadari bahwa disharmoni di antara mereka hanya akan menguntungkan segelintir orang.
Pihak-pihak ini diduga mencoba memainkan isu proyek daerah, untuk menimbulkan ketegangan di antara dua pucuk pimpinan.
Pola semacam ini bukan hal baru. Ketika tata kelola proyek mulai diperketat atau diarahkan lebih transparan, muncul resistensi dari kelompok yang selama ini menikmati keuntungan di balik sistem lama.
Mereka biasanya menyebar isu, memelintir fakta dan menebar keraguan di antara sesama pejabat publik.
Integritas Pemimpin Diuji
Apapun motif dan latar belakangnya, isu ini menjadi ujian bagi integritas dan komunikasi politik antara Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango.
Keduanya harus mampu berdiri di atas kepentingan kelompok manapun dan menegaskan komitmen untuk menjaga keutuhan pemerintahan daerah.
Jika benar ada upaya pihak ketiga yang memanfaatkan isu proyek untuk memecah belah, maka langkah terbaik adalah membuka semua data proyek secara transparan dan bisa diakses publik.
Sebab transparansi adalah penangkal paling efektif terhadap fitnah dan manipulasi informasi.
Lebih dari itu, lembaga pengawas seperti Inspektorat, Kejaksaan, dan aparat hukum lainnya perlu memastikan bahwa isu ini tidak berhenti di ruang opini. Semua dugaan harus diuji dengan fakta dan bukti.
Waspadai Politik Bayangan di Balik Proyek
Redaksi HESTEK.CO.ID berpandangan bahwa isu kebocoran percakapan dan dugaan setoran proyek ini tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan teknis atau etika birokrasi.
Ini adalah bagian dari permainan politik bayangan yang mencoba menggeser keseimbangan kekuasaan di daerah melalui isu proyek dan uang.
Pemerintah Bone Bolango perlu menjawabnya dengan keterbukaan dan ketegasan, bukan saling curiga. Rakyat membutuhkan kepemimpinan yang solid, bukan pemerintahan yang terpecah oleh bisikan dan intrik dari luar.
Dan bagi publik, yang terpenting adalah satu hal: kebenaran tetap harus dicari melalui proses hukum, bukan melalui opini dan spekulasi. ***
