HESTEK.CO.ID – Seorang mahasiswa di Gorontalo mengaku mengalami hambatan administratif saat mengurus izin penelitian di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo. Penelitian tersebut berkaitan dengan analisis risiko kesehatan lingkungan akibat paparan logam berat timbal (Pb) dan kadmium (Cd) di perairan Danau Limboto.
Seluruh dokumen persyaratan, baik dari kampus maupun pemerintah daerah, disebut telah dipenuhi. Namun, proses penerbitan izin yang lazimnya dikeluarkan berdasarkan rekomendasi pimpinan BWS II justru terhenti karena adanya syarat tambahan yang dinilai di luar konteks akademik.
Berdasarkan percakapan WhatsApp yang beredar, seorang pegawai BWS meminta mahasiswa tersebut membuat surat pernyataan bahwa dirinya bukan mahasiswa aktif demonstran. Surat itu bahkan diminta untuk ditandatangani oleh pembantu rektor sebagai bentuk pengesahan.
Mahasiswa yang bersangkutan mempertanyakan relevansi permintaan tersebut dengan substansi penelitian ilmiah yang diajukan. Ia menilai tidak ada keterkaitan antara aktivitas demonstrasi dengan kajian akademik mengenai kualitas lingkungan Danau Limboto.
Pegawai BWS dalam percakapan itu menyebutkan bahwa persyaratan tersebut merupakan kebijakan pimpinan BWS II Gorontalo, dan dirinya hanya menyampaikan ketentuan yang berlaku kepada pemohon izin.
Situasi ini memunculkan sorotan dan keprihatinan sejumlah pihak. Kebijakan tersebut dianggap berpotensi menjadi preseden yang tidak sehat bagi dunia pendidikan dan penelitian di daerah. Mengaitkan izin riset dengan aktivitas demonstrasi dinilai sebagai bentuk pembatasan yang tidak proporsional terhadap ruang akademik.
Sejumlah kalangan menilai langkah tersebut tidak mencerminkan dukungan terhadap mahasiswa yang aktif secara intelektual maupun sosial. Bahkan, ada yang memandangnya sebagai bentuk stigma terhadap mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas penyampaian aspirasi.
Pihak kampus dan mahasiswa menegaskan bahwa penelitian ilmiah semestinya berdiri di atas prinsip objektivitas dan kebebasan akademik, tanpa dikaitkan dengan preferensi atau aktivitas politik tertentu.
Mereka berharap BWS II Gorontalo meninjau ulang kebijakan itu agar tidak menghambat riset yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan Danau Limboto.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BWS Sulawesi II Gorontalo belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kebijakan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari pihak terkait.
