HESTEK.CO.ID – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) membuka jalan bagi negara untuk mengambil alih harta kekayaan yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana.
Regulasi yang telah lama dinantikan tersebut tidak hanya menyasar uang hasil korupsi. Sejumlah aset yang diperoleh dari berbagai kejahatan, termasuk narkotika, terorisme, perdagangan orang hingga penipuan investasi berbasis teknologi informasi, juga masuk dalam cakupan pengaturannya.
Ketentuan ini menjadi instrumen baru dalam upaya memulihkan kerugian negara sekaligus mengembalikan hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
Lantas, harta kekayaan seperti apa yang dapat dirampas negara?
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dalam naskah UU Perampasan Aset yang disetujui DPR, terdapat beberapa kategori aset yang dapat dikenai perampasan.
1. Uang hasil tindak pidana
Uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat menjadi objek perampasan. Misalnya, uang hasil korupsi, penyalahgunaan jabatan, maupun keuntungan dari tindak pidana lain yang masuk dalam ruang lingkup undang-undang.
2. Rumah, tanah, dan bangunan
Properti yang dibeli menggunakan uang hasil kejahatan juga dapat dirampas negara. Hal ini mencakup aset yang telah dialihkan atau diubah menjadi kekayaan pribadi maupun bentuk kekayaan lainnya.
3. Kendaraan bermotor
Mobil, sepeda motor, dan kendaraan lainnya yang dibeli dari hasil tindak pidana dapat menjadi objek perampasan. Kendaraan yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan juga dapat dikenai ketentuan tersebut apabila memenuhi persyaratan hukum.
4. Saham, modal, dan investasi
Hasil kejahatan yang dialihkan menjadi modal usaha, saham, maupun bentuk investasi lainnya tidak otomatis terbebas dari penelusuran dan perampasan.
5. Keuntungan dan pendapatan dari aset kejahatan
Bukan hanya harta awal yang dapat ditelusuri. Pendapatan, keuntungan ekonomi, maupun hasil pengembangan dari kekayaan yang berasal dari tindak pidana juga termasuk dalam kategori aset yang dapat dirampas.
6. Barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan
Benda bergerak dan berwujud yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana serta digunakan sebagai alat atau sarana melakukan kejahatan juga dapat dikenai perampasan.
7. Aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana
Harta kekayaan yang ditemukan dan diketahui berasal dari tindak pidana juga dapat menjadi objek perampasan, meskipun keberadaannya baru terungkap dalam proses penelusuran.
8. Harta kekayaan sah milik pelaku untuk menutupi kekurangan
UU ini juga membuka kemungkinan perampasan aset lain yang secara sah dimiliki pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas negara.
Namun, mekanisme tersebut harus mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan nilai serta didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kejahatan yang Masuk Cakupan UU Perampasan Aset
Selain mengatur jenis harta kekayaan, regulasi ini juga memperluas cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset.
Sejumlah tindak pidana yang masuk dalam pengaturan tersebut antara lain:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menjelaskan, perluasan cakupan tersebut merupakan bagian dari upaya agar hasil kejahatan yang merugikan masyarakat tidak dibiarkan tetap dikuasai pelakunya.
Salah satu contoh yang menjadi perhatian ialah investasi bodong. Dalam kasus seperti ini, aset yang berasal dari penipuan dapat ditelusuri untuk kepentingan pemulihan kerugian korban.
Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Vonis Pidana?
Salah satu poin penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Berdasarkan Pasal 6, mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau tidak diketahui keberadaannya.
Namun, mekanisme ini tidak berlaku tanpa batas. Salah satu persyaratannya adalah nilai aset paling sedikit Rp1 miliar, selain harus memenuhi ketentuan lainnya dalam undang-undang.
Proses perampasan tetap harus melalui mekanisme hukum, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan.
Artinya, aparat tidak bisa serta-merta mengambil harta seseorang hanya berdasarkan dugaan.
UU ini juga memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Bahkan, aset yang telah difungsikan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat banyak tetap dipertahankan fungsinya.
Tidak Berlaku Surut
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketentuan Pasal 72. Dalam naskah UU yang disetujui DPR, perampasan aset berdasarkan undang-undang tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Dengan demikian, aturan ini tidak serta-merta digunakan untuk merampas aset berdasarkan tindak pidana yang terjadi sebelum pemberlakuannya.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi babak baru dalam pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Sebab, tujuan utama regulasi ini bukan sekadar mengambil alih harta kekayaan, melainkan memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati pelaku dan hak negara maupun korban dapat dipulihkan.












