HESTEK.CO.ID – Kekecewaan mendalam kini menyelimuti para pegiat olahraga rekreasi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI), sebagai motor penggerak kegiatan olahraga berbasis komunitas, justru luput dari perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo yang kini dipimpin oleh Gubernur Gusnar Ismail.
Alih-alih diberdayakan, KORMI malah tidak mendapatkan alokasi anggaran sepeser pun dari APBD-P 2025. Padahal organisasi ini memegang peran vital dalam membina masyarakat melalui pendekatan olahraga non-kompetitif yang bersifat edukatif, partisipatif, dan menyatukan lintas generasi.
“Ini kekecewaan yang luar biasa. KORMI bukan sekadar organisasi komunitas, ini instrumen penting dalam pembinaan karakter, kesehatan, hingga promosi daerah. Tapi di Gorontalo, kami merasa dianaktirikan,” kata pegiat olahraga rekreasi, Taufik Buhungo, Jumat (08/08/2025).
Gubernur Dinilai Tak Punya Komitmen Sosial
Kebijakan nihil anggaran untuk KORMI ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa Gubernur Gusnar Ismail tidak memiliki komitmen serius terhadap pembangunan sosial berbasis masyarakat.
Pemerintah Provinsi Gorontalo lebih condong menggelontorkan anggaran untuk proyek infrastruktur dan pengadaan barang mewah, ketimbang mendukung program yang langsung menyentuh rakyat.
“Ini soal kepekaan dan visi sosial seorang pemimpin. Ketika olahraga rekreasi yang sangat inklusif tidak dianggap penting, itu artinya Gubernur kita gagal menyusun prioritas pembangunan,” ujar Taufik Buhungo.
Ia juga menyoroti anggaran efisiensi yang justru digunakan untuk membeli mobil dinas baru dan kegiatan seremonial pejabat, sementara organisasi seperti KORMI yang mengakar ke masyarakat justru diabaikan.
Olahraga Rekreasi: Jembatan Sosial yang Diremehkan
Olahraga rekreasi bukan hanya tentang aktivitas fisik. Ia adalah medium pembinaan mental, promosi kesehatan masyarakat, bahkan instrumen strategis dalam membentuk rasa kebersamaan dan memperkuat identitas daerah. Terlebih, olahraga rekreasi bisa menjadi daya tarik pariwisata budaya dan lokal.
“Di daerah lain, KORMI bahkan didukung penuh karena terbukti efektif mempromosikan daerah lewat festival dan even-even olahraga rakyat. Tapi di sini justru dimatikan perlahan,” imbuh Taufik, yang juga ketua salah satu club olahraga airsoft.
Fenomena ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah pusat mendorong pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Gorontalo, yang masih bergulat dengan peningkatan IPM dan pemerataan pembangunan, justru menihilkan program yang selama ini menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah.
DPRD Didorong Ambil Sikap Tegas
Kondisi ini memicu desakan dari berbagai pihak agar DPRD Provinsi Gorontalo mengambil sikap. Legislator diminta tidak tinggal diam melihat matinya semangat pembinaan sosial akibat keputusan sepihak eksekutif.
“DPRD harus bersuara. Jangan jadi penonton. Kalau perlu, panggil Gubernur. Tanyakan langsung: kenapa KORMI dibiarkan tanpa anggaran? Ini bukan isu kecil,” tegas Taufik.
Ia menambahkan, DPRD memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Apabila pembinaan sosial seperti KORMI tidak mendapatkan porsi dalam APBD, maka patut dipertanyakan arah pembangunan Gorontalo ke depan.
Catatan Buruk untuk Gusnar Ismail
Kritik terhadap Gubernur Gusnar Ismail bukan hanya datang dari persoalan KORMI. Catatan buruk juga muncul dari lambannya realisasi program pemberdayaan pemuda, tersendatnya anggaran lembaga penyiaran publik lokal seperti KPID dan KPI, serta minimnya inovasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.
Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya akan terus merosot. Gubernur dianggap lebih sibuk membangun citra di level atas daripada menguatkan fondasi sosial di akar rumput.
“Pak Gubernur harus ingat, yang membesarkan seorang pemimpin bukan hanya proyek-proyek besar, tapi keberpihakan nyata terhadap kebutuhan rakyat kecil,” pungkas Taufik.
