HESTEK.CO.ID – Usai resmi dilantik sebagai Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Gorontalo, Syarif Mbuinga langsung menyiapkan sejumlah agenda organisasi.
Konsolidasi menjadi langkah awal yang akan dilakukan untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus membangun kolaborasi dengan berbagai asosiasi yang bergerak di bidang pemerintahan dan pemberdayaan desa.
Hal itu disampaikan Syarif saat diwawancarai awak media usai pelantikan DPD dan DPC ABPEDNAS serta Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Gorontalo di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (12/8/2026).
“Yang akan dilakukan lebih awal adalah konsolidasi organisasi. Dan ABPEDNAS tidak merasa sendiri, ABPEDNAS akan membangun kolaborasi dan kolektivitas secara bersama dengan rekan-rekan asosiasi pemerintah desa maupun kelurahan serta badan perusahaan desa,” ujar Syarif.
Menurutnya, terdapat sekitar tujuh organisasi yang memiliki perhatian terhadap urusan desa di Provinsi Gorontalo. Ia mengajak seluruh organisasi tersebut membangun kerja sama sehingga setiap program yang menyentuh desa dapat dilakukan secara bersama.
Syarif mengatakan, komunikasi awal dengan sejumlah pihak sudah dilakukan dan akan dilanjutkan melalui diskusi yang lebih serius.
“Di Provinsi Gorontalo saya ingin mengajak kita bergandengan tangan dan tadi sudah ketemu kita diskusi dan akan melanjutkan pada frekuensi diskusi yang lebih serius bagaimana ketika turun ke desa itu tidak sendiri-sendiri justru bersama-sama,” katanya.
Setelah konsolidasi organisasi, ABPEDNAS juga akan melakukan kunjungan dan konsolidasi hingga tingkat kabupaten, kota dan desa.Agenda tersebut akan dikolaborasikan dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama yang telah dilakukan.
“Nah di sini yang menarik, insya Allah sudah ada komunikasi dengan Pak Kajati melalui Pak Asintel, itu akan bersama-sama. Kita akan wujud konkretkan apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, Pak Prof Reda, bagaimana ABPEDNAS itu dirasakan sampai di level masyarakat bawah,” jelasnya.
Syarif menegaskan, pelantikan pengurus bukan menjadi akhir dari kegiatan organisasi. Menurutnya, momentum tersebut justru menjadi awal bagi ABPEDNAS untuk turun dan bekerja di tengah masyarakat.
“Bukan meriahnya, bukan wahnya acara seremoni pelantikan lantas itu selesai. Tidak, justru diharapkan ini baru starting awal,” tegasnya.
Ia mengatakan, kunjungan ke daerah nantinya diarahkan untuk memperkuat hubungan antara kepala desa, pemerintah desa dan BPD.Hal tersebut dinilai penting karena dinamika hubungan antara BPD dan kepala desa masih kerap terjadi, terutama setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
“Saya punya pengalaman hampir 7 tahun ketua DPRD, Bupati dua periode, seringkali muncul walaupun sudah ada pressure, sudah ada pembinaan, sudah ada peningkatan kapasitas, masih ada riak antara BPD dan Kepala Desa, apalagi pasca Pilkades,” ungkapnya.
Menurut Syarif, persoalan tersebut jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu jalannya pemerintahan desa dan berdampak terhadap masyarakat.
“Pasca Pilkades, waduh itu sangat mengganggu jalannya pemerintahan yang ada di desa dan pada gilirannya akan berimplikasi buruk terhadap masyarakat desa yang membutuhkan akselerasi pembangunan dan ekonomi di desa itu sendiri,” sambungnya.
Karena itu, Syarif menekankan ABPEDNAS tidak hadir untuk mempertentangkan BPD dengan kepala desa.Sebaliknya, organisasi tersebut akan berupaya membangun hubungan yang harmonis, produktif dan konstruktif antara kedua unsur pemerintahan desa tersebut.
“Ini bukan karena dia asosiasi badan permusyawaratan desa lantas menutup sebelah mata untuk teman-teman kepala desa. Itu misinterpretasi, itu interpretasi yang keliru. Justru bagaimana kita perkuat itu,” ujarnya.
Syarif juga menegaskan bahwa program kerja ABPEDNAS harus memiliki target yang jelas. Ia tidak ingin organisasi hanya mengandalkan pernyataan optimisme tanpa langkah konkret.
“Jangan dong bilang optimis, kita running dululah, kita jalan dululah, pasti tidak sesederhana apa yang diucapkan. Saya punya pengalaman empirik. Tapi targetnya jelas,” katanya.
Selain agenda konsolidasi, Syarif menyebut ABPEDNAS juga akan mengambil bagian dalam mendukung program prioritas nasional yang berkaitan dengan desa.Ia menyebut program Jaga Desa dan sejumlah agenda prioritas lainnya menjadi bagian dari kolaborasi yang akan dibangun bersama Kejaksaan.
Syarif berharap kehadiran ABPEDNAS dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
Ia juga menepis anggapan bahwa aktivitas organisasi tersebut berkaitan dengan kepentingan politik menjelang 2029.
Menurutnya, ABPEDNAS lebih diarahkan sebagai wadah pengabdian dan sarana untuk membangun kembali komunikasi dengan masyarakat desa.
“Saya kalau mau jujur ya, di DPD itu hampir-hampir saya sudah mau dua tahun ini. Ini akses saya untuk ke bawah itu, sebagaimana saya waktu di DPRD Provinsi, Ketua DPRD di Pohuwato atau Bupati, akses tangan saya, kaki saya ke bawah itu agak terbatas,” tuturnya.
Ia berharap keberadaan BPD dan ABPEDNAS dapat menjadi jembatan untuk kembali memperkuat komunikasi dengan masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan BPD ini, dengan ABPEDNAS ini, justru akan menyambung kembali ruh yang sempat putus untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat di tingkat bawah, bukan politik,” pungkasnya.
