HESTEK.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mengawal percepatan peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu. Salah satu tahapan yang kini menjadi perhatian adalah pemenuhan aspek kerja sama dan regulasi pemanfaatan kawasan hutan yang dilintasi ruas jalan tersebut.
Pemkab Bone Bolango mengajukan revisi permohonan persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Bone Bolango, Yusbar Ismail, bersama Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, dan jajaran ke Kementerian Kehutanan, Rabu (12/8/2026).
Yusbar Ismail mengatakan, aspek legalitas dan ketentuan kehutanan menjadi bagian penting yang harus dipenuhi sebelum peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu dapat dilaksanakan secara optimal.
Menurutnya, pemerintah daerah terus melengkapi berbagai persyaratan, termasuk melakukan revisi permohonan persetujuan Adendum PKS kepada Kementerian Kehutanan.
“Kita ingin seluruh proses peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu berjalan sesuai ketentuan. Karena ruas jalan ini melintasi kawasan hutan, maka aspek kerja sama dan regulasi harus kita pastikan terpenuhi sejak awal,” ujar Yusbar.
Ia menegaskan, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Pemkab Bone Bolango dalam mengawal pembangunan akses menuju Pinogu yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan strategis masyarakat.
“Yang kita kejar adalah bagaimana prosesnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan, sehingga pembangunan jalan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kita tidak ingin ada persoalan administratif maupun regulasi yang kemudian menghambat proses di lapangan,” jelasnya.
Pemkab Tak Ingin Terganjal Regulasi
Menurut Yusbar, koordinasi dengan Kementerian Kehutanan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis.
Pemkab Bone Bolango berharap proses revisi permohonan Adendum PKS tersebut dapat segera memperoleh tindak lanjut, sehingga tahapan peningkatan jalan dapat bergerak tanpa terkendala persoalan administrasi maupun ketentuan pemanfaatan kawasan hutan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, mengatakan revisi permohonan persetujuan Adendum PKS merupakan tahapan penting untuk memastikan aspek perencanaan pembangunan berjalan seiring dengan ketentuan pemanfaatan kawasan.
“Dari sisi perencanaan, Jalan Tulabolo–Pinogu merupakan infrastruktur strategis yang terus kita dorong. Namun, karena terdapat ruas yang melintasi kawasan hutan, seluruh proses harus kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sri Mulyani.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar seluruh tahapan dapat dipenuhi secara terukur dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami berharap revisi permohonan ini dapat segera ditindaklanjuti. Intinya, kita ingin pembangunan tetap berjalan, tetapi seluruh aspek administrasi, kerja sama dan regulasinya juga terpenuhi,” tandasnya.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Bone Bolango berharap proses peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu dapat memasuki tahapan berikutnya setelah seluruh persyaratan kerja sama dan regulasi kawasan hutan terpenuhi.
