HESTEK.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hais Ayuwa, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 di Desa Lupoyo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Senin (2/11/2026).
Kegiatan reses bersama konstituen Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Gorontalo A tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan, mulai dari bantuan usaha, pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, hingga dukungan terhadap kegiatan kepemudaan.
Hais menyampaikan berbagai aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan tersebut akan dicatat dan dikoordinasikan dengan pemerintah serta dinas terkait untuk diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
“Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung menemui masyarakat dan mendengarkan kebutuhan mereka. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan dikoordinasikan dengan pemerintah serta dinas terkait untuk diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Hais.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, dan pengembangan usaha produktif.
Sejumlah program bantuan pemerintah yang dapat diakses masyarakat, kata dia, diantaranya bantuan UMKM melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Dinas Sosial.
Menurut Hais, ketepatan data penerima bantuan menjadi hal penting agar program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan perlu menjadi perhatian dalam proses penentuan penerima bantuan.
“Program bantuan pemerintah, baik melalui bantuan UMKM maupun Usaha Ekonomi Produktif, harus benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, data kesejahteraan berdasarkan desil perlu diperhatikan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran,” jelas Hais.
Selain bantuan usaha, ia turut menjelaskan program bantuan sosial berupa bahan pangan, pemberdayaan masyarakat, bantuan bagi perempuan kepala keluarga yang produktif, serta perhatian terhadap kelompok rentan, seperti lansia sebatang kara dan masyarakat kurang mampu.
Dalam sesi dialog, Ketua Karang Taruna Desa Tenggela, Kecamatan Telaga Biru, mempertanyakan peluang bantuan modal usaha bagi anggota Karang Taruna yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi belum memiliki usaha mandiri.
Menanggapi hal tersebut, Hais menjelaskan bahwa kelompok kepemudaan dapat mengajukan proposal kegiatan maupun program pemberdayaan melalui anggota DPRD, pemerintah daerah, dan dinas terkait, termasuk Dinas Sosial serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
“Kelompok kepemudaan seperti Karang Taruna dapat mengusulkan program kegiatan maupun pemberdayaan usaha melalui proposal kepada DPRD, pemerintah daerah, dan dinas terkait. Aspirasi tersebut dapat dikoordinasikan sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkapnya.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan harapan agar warga kurang mampu, termasuk penderita penyakit yang membutuhkan penanganan berkelanjutan, dapat memperoleh dukungan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Hais menyambut aspirasi tersebut dan menyatakan pentingnya koordinasi lintas instansi agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh pelayanan dan bantuan sesuai ketentuan.
“Masyarakat yang membutuhkan perhatian, khususnya keluarga kurang mampu dan kelompok rentan, perlu mendapatkan dukungan yang sesuai. Untuk persoalan kesehatan, diperlukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, puskesmas, dan instansi terkait agar pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi,” tuturnya.
Menjelang akhir kegiatan, sejumlah aspirasi lainnya turut disampaikan, di antaranya dukungan terhadap tenaga kesehatan, perhatian bagi tenaga abdi dan P3K paruh waktu, serta pengadaan fasilitas olahraga berupa perlengkapan bola voli untuk menunjang aktivitas Karang Taruna dan pembinaan pemuda desa.
Berbagai usulan tersebut menjadi catatan bagi Hais Ayuwa untuk dikawal dan dikoordinasikan dengan pihak terkait sesuai kewenangan DPRD.
Ia berharap melalui kegiatan reses, masyarakat semakin terbuka dalam menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan sehingga program pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Aspirasi ini menjadi bahan bagi kami untuk diperjuangkan sehingga program pembangunan dan bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Hais.
