HESTEK.CO.ID – Sengketa lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Sumalata Indah (BSI) di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, masih berlanjut. Meski telah dilakukan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pihak terkait, keluarga ahli waris almarhum Abdullah bin Mesper Alamri menegaskan tetap akan menempuh jalur hukum.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Selasa (10/11/2026). Pertemuan dipimpin langsung Asisten I Setda Provinsi Gorontalo, Risjon Sunge.
Sejumlah pihak turut hadir, di antaranya unsur Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Kesra, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo, pihak Yonif 824 Moe’a, Kepala BPN/ATR Kabupaten Gorontalo Utara, Camat Sumalata, kepala desa, serta keluarga ahli waris.
Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa lahan yang menjadi objek persoalan merupakan eks HGU PT BSI berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 6 Tahun 1989 dengan luas 1.359.000 meter persegi atau sekitar 135,9 hektare. Masa berlaku HGU tersebut berakhir pada 31 Desember 2013.
Lahan itu sebelumnya dibebaskan untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo, kemudian dihibahkan kepada Brigif 22 Otamanasa pada 2018 dan diserahkan pada 2023.
Salah satu hasil pertemuan menyepakati bahwa tidak ada pihak yang dapat melakukan aktivitas di dalam lahan eks HGU tersebut tanpa izin dari Yonif 824 Moe’a selaku perwakilan penerima hibah dari Kodam XIII/Merdeka.
Selain itu, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa akan berkoordinasi serta melakukan mediasi dengan Komandan Yonif 824 Moe’a terkait penggunaan lahan oleh masyarakat yang selama ini menggarap area tersebut.
Sementara itu, keluarga ahli waris almarhum Abdullah bin Mesper Alamri diberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan melalui upaya hukum.
Abit Alamri selaku ahli waris menegaskan, pihak keluarga tidak akan menghentikan perjuangan untuk mendapatkan kepastian atas lahan yang mereka klaim sebagai tanah warisan.
Ia memastikan langkah hukum tetap akan ditempuh karena pertemuan tersebut belum menyelesaikan pokok persoalan mengenai riwayat dan klaim kepemilikan tanah yang diperjuangkan keluarganya.
Para pihak yang hadir juga menyepakati agar penyelesaian persoalan dilakukan secara humanis, tanpa menimbulkan gesekan, serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
