Example floating
Example floating
Hukum & KriminalKabar Utama

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Hasil Korupsi Bisa Dirampas Negara

REDAKSI
9
×

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Hasil Korupsi Bisa Dirampas Negara

Sebarkan artikel ini
Suasana rapat paripurna ke-13 DPR masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (ANTARA FOTO/Fauzan)

HESTEK.CO.ID, JAKARTA – Setelah melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya resmi disetujui DPR RI menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan berbagai tindak pidana lainnya, terutama dalam upaya mengembalikan aset hasil kejahatan yang selama ini merugikan negara maupun masyarakat.

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Agenda tersebut menjadi tahapan akhir pembahasan setelah sebelumnya Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembicaraan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026).

Puan berharap kehadiran regulasi tersebut dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekaligus memperkuat upaya penegakan hukum di Indonesia.

Baca Juga:  Jurnalis RTV Alami Kekerasaan Oknum Polisi Berpangkat Kombes saat Liput Demo di Polda Gorontalo

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan seusai memimpin rapat paripurna.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi tersebut dirancang untuk menghadirkan instrumen hukum yang lebih efektif dalam memulihkan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Menurutnya, pemberantasan kejahatan tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Aset yang diperoleh dari hasil kejahatan juga harus dapat ditelusuri dan dipulihkan.

Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR RI telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan yang semula memuat 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal setelah melalui pembahasan dan penyempurnaan.

Salah satu substansi penting dalam regulasi ini adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.

Baca Juga:  Ketua Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun

Namun, mekanisme tersebut tetap harus melalui prosedur hukum dan pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, perampasan aset tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

UU Perampasan Aset juga mengatur tata kelola pengelolaan aset secara profesional dan transparan, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Habiburokhman menegaskan bahwa penerapan aturan tersebut harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar mekanisme perampasan aset tidak disalahgunakan sebagai alat politik maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Selain tindak pidana korupsi, ruang lingkup pengaturan juga mencakup sejumlah kejahatan lain, di antaranya narkotika dan psikotropika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Baca Juga:  Kasus Dugaan Persekusi Remaja di Bitung Sulut Naik ke Penyidikan, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Melalui pengesahan undang-undang ini, DPR berharap hasil tindak pidana tidak lagi sekadar berujung pada penghukuman pelaku, tetapi juga dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan korban kejahatan.

Meski demikian, efektivitas penerapan aturan tersebut nantinya akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, transparansi pengelolaan aset, serta konsistensi aparat dalam menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, pengesahan UU Perampasan Aset menjadi awal dari tantangan baru: memastikan instrumen hukum tersebut benar-benar mampu mengembalikan hasil kejahatan, bukan sekadar menjadi regulasi baru di atas kertas.