HESTEK.CO.ID – Walo Kota Gorontalo, Marten Taha, untuk kedua kalinya diundang sebagai tamu kehormatan pada ajang internasional perhimpunan para pimpinan kota di asean atau Asean Mayors Forum (AMF).
Walikota Marten Taha diundang sebagai pemateri dalam dialog yang mengusung tema urgensi pemulihan ekonomi pasca pandemi dan menjawab tantangan regional, global.
Marten bicara terkait pengembangan ekonomi hijau, yang menitik beratkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang juga merupakan indikator SDGs.
Diketahui pada tahun 2022 Kota Gorontalo berhasil meraih rata-rata pencapaian SPM berada pada angka 88,69 persen.
“Antara lain yaitu SPM sanitasi penyediaan pelayanan air limbah 95,04 % melalui optimilasi TPS3R (Reduce,Reuse,Recycle),” kata Marten Taha, Selasa (01/08/2023).
Menudutnya ekonomi hijau juga memiliki cakapun yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, kata Marten, yakni memberdayakan masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumberdaya alam melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Saat ini kami memiliki 14.697 UMKM yang produktif. untuk meningkatkan produktifitas UMKM yang ada, Pemerintah Kota Gorontalo mengambil 3.343 UMKM untuk menjadi kelompok usaha binaan. Alhamdulilah omzet yang dihasilkan mencapai 97 persen di tahun 2022,” ujar Marten.
Lebih lanjut Marten mengungkapkan, keseriusan Pemkot Gorontalo dalam mewujudkan ekonomi hijau dan konservasi lingkungan mendapat perhatian dari lembaga Uni Eropa (Climate Resilient and Inclusive Cities) atau CRIC.
CRIC memilih Kota Gorontalo sebagai percontohan dari 10 kota di Indonesia, dalam hal ketahanan iklim perkotaan untuk menghadapi perubahan iklim ekstrem di masa depan.
Sementara itu materi yang dipaparkan Walikota Marten Taha mengusulkan 3 rekomendasi dalam mendukung pendanaan lokal untuk pertumbuhan ekonomi inklusif.
Pertama berupa pengembangan ekonomi lokal yang dapat mempercepat tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) dengan mendorong kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung aktifitas produktif, pertumbuhan ekonomi mikro, kecil dan menengah sehingga dapat membantu mempercepat pengetasan kemiskinan.
“Kedua Reformasi Birokrasi yang berorintasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. pelayanan itu termasuk memudahkan pengurusan ijin usaha dengan standard pelayanan cepat murah dan ramah.
Terakhir kata Marten terkait peran pemerintah sebagai fasilitasi akses permodalan bagi UMKM. Menurntya para pelaku usaha akan merasa terbantu dalam hal suntikan permodalan guna pengembangan usaha. (Adv)
