SURAT Perintah Tugas (SPT) yang seharusnya menjadi instrumen resmi dalam pengelolaan tugas pegawai, kini menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Pohuwato.
Dugaan bahwa SPT atas nama Bupati Pohuwato digunakan sebagai alat untuk melakukan mutasi terselubung telah menimbulkan spekulasi dan kontroversi di kalangan masyarakat serta pegawai pemerintahan.
Isu ini semakin mencuat ketika muncul laporan bahwa SPT milik seorang pegawai bernama Awaludin, bersama dengan seluruh gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)-nya, dialihkan ke Kantor Camat Wonggarasi.
Secara prinsip, SPT dikeluarkan untuk memberikan penugasan khusus kepada seorang pegawai negeri sipil (PNS) tanpa mengubah status kepegawaian atau posisi mereka secara formal.
SPT biasanya digunakan untuk tugas-tugas jangka pendek atau sementara yang memerlukan perhatian khusus. Namun, dalam kasus ini, dugaan penggunaan SPT sebagai sarana mutasi yang mengaburkan batasan fungsi SPT itu sendiri.
Jika benar bahwa SPT digunakan untuk memindahkan pegawai dari satu posisi ke posisi lain tanpa proses mutasi resmi, maka hal ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.
Penggunaan SPT untuk kepentingan mutasi terselubung mengindikasikan upaya untuk menghindari mekanisme resmi yang lebih transparan dan terukur, seperti pelantikan atau pengangkatan formal.
Spekulasi bahwa mutasi terselubung ini harus dirangkaikan dengan prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan semakin memperkeruh situasi. Pada intinya, mutasi dan pelantikan jabatan harus dilakukan secara terbuka, berdasarkan pertimbangan kinerja, kompetensi, dan kebutuhan organisasi yang jelas. Jika prosedur ini dilewati, maka dasar-dasar akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dipertanyakan.
Mutasi terselubung melalui SPT berisiko menciptakan iklim ketidakpastian dan ketidakadilan di kalangan pegawai negeri. Pegawai dapat merasa tidak aman dalam posisi mereka dan mungkin merasa tertekan karena perubahan yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi. Situasi semacam ini juga bisa mempengaruhi kinerja pegawai dan berdampak negatif pada pelayanan publik secara keseluruhan.
Isu penggunaan SPT sebagai alat mutasi terselubung bisa merusak integritas pemerintah daerah. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan yang baik ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum serta regulasi yang berlaku.
Jika dugaan ini terbukti benar, maka akan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kabupaten Pohuwato. Semuanya berhak mengetahui dasar dan alasan dari setiap kebijakan yang diambil, termasuk mutasi dan penempatan pegawai.
Penggunaan SPT secara tidak semestinya menimbulkan kesan adanya agenda tersembunyi yang berpotensi menciptakan ketidakadilan.
Untuk mengatasi spekulasi dan memperbaiki situasi, pemerintah Kabupaten Pohuwato perlu memberikan klarifikasi resmi mengenai isu ini. Penjelasan yang terbuka dan jujur akan membantu meredakan keresahan dan memulihkan kepercayaan publik.
Jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, maka langkah korektif harus segera diambil. Ini bisa mencakup peninjauan ulang prosedur penggunaan SPT, serta penegakan disiplin terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Dugaan bahwa SPT atas nama Bupati Pohuwato digunakan sebagai alat mutasi terselubung menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Hanya dengan demikian, kepercayaan publik dapat dipertahankan dan integritas pemerintahan dapat dijaga.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan tegas melarang kepala daerah melakukan mutasi pejabat dalam jangka waktu enam bulan sebelum penetapan calon, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah berjalan secara adil dan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh petahana untuk menguntungkan dirinya atau kelompok tertentu.
Mutasi yang dilakukan di masa krusial ini bisa mempengaruhi struktur organisasi pemerintahan dan dianggap sebagai upaya untuk memperkuat basis dukungan politik.
Dalam kasus dugaan SPT sebagai mutasi terselubung,
jika memang terbukti bahwa SPT digunakan sebagai cara untuk memindahkan pejabat atau pegawai tanpa proses mutasi resmi, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap regulasi tersebut.
Penggunaan SPT sebagai jalan pintas untuk melakukan mutasi tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum, tetapi juga menunjukkan praktik administrasi yang tidak transparan dan dapat merusak kepercayaan publik.
Mutasi di lingkungan pemerintahan merupakan proses yang normal, namun harus didasari pada kebutuhan organisasi dan dilakukan secara transparan. Ketika seorang calon bupati incumbent melakukan mutasi atau perubahan tugas melalui SPT menjelang pendaftaran, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Masyarakat mungkin melihat ini sebagai upaya memanipulasi birokrasi untuk mendukung pencalonan petahana, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Jika mutasi dilakukan untuk menempatkan individu yang loyal di posisi strategis atau memindahkan pejabat yang dianggap tidak mendukung, ini bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.
Tindakan semacam ini menciptakan iklim politik yang tidak sehat, di mana keputusan administratif diambil berdasarkan kepentingan politik, bukan kebutuhan organisasi atau pelayanan publik.
Melakukan mutasi tanpa mengikuti prosedur yang sah, apalagi menjelang pemilihan, bisa menempatkan kepala daerah dalam posisi rentan secara hukum.
Jika terbukti bahwa mutasi atau penugasan melalui SPT ini melanggar regulasi yang ada, maka kepala daerah dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi.
Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) memiliki peran penting dalam mengawasi kepatuhan terhadap aturan ini dan memastikan tidak ada kecurangan dalam proses pemilihan. Mereka dapat melakukan investigasi, memeriksa bukti-bukti, dan merekomendasikan tindakan yang sesuai untuk menjaga integritas pemilu.
Untuk menjaga kepercayaan publik, penting bagi calon bupati incumbent dan pemerintahan daerah untuk mematuhi aturan main yang telah ditetapkan. Transparansi dalam proses mutasi dan penugasan akan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan integritas pemerintahan.
Kegagalan dalam mematuhi regulasi ini tidak hanya berisiko menghadirkan masalah hukum, tetapi juga mencederai legitimasi pemerintahan dan mengurangi partisipasi publik dalam proses demokrasi.
Calon bupati incumbent seharusnya fokus pada upaya memperbaiki kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai dasar kampanye, bukan dengan melakukan manuver birokrasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan kecurigaan publik.
Dugaan bahwa SPT digunakan sebagai alat mutasi terselubung oleh calon bupati incumbent menjelang pemilihan kepala daerah adalah masalah serius yang harus ditangani dengan tegas.
Mematuhi aturan larangan mutasi enam bulan sebelum pendaftaran calon adalah hal yang wajib untuk menjaga integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap mutasi atau penugasan dilakukan dengan alasan yang jelas, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Hanya dengan demikian, proses demokrasi di Kabupaten Pohuwato dapat berjalan dengan adil dan jujur. ***
Penulis : Jhojo Rumampuk – Tokoh Pemuda Pohuwato
Follow Hestek.co.id untuk mendapatkan berita terkini. Klik Whatsapp Channel dan Google News.
