HESTEK.CO.ID, — Ketegangan terjadi di depan Kantor Desa Prima, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Kamis (4/12/2025), saat puluhan warga dan pemuda menggelar aksi protes terkait pengelolaan dana desa yang mereka nilai tidak terbuka.
Aksi yang membawa nama Aliansi Pemuda, Rakyat Prima Menggugat itu menyoroti kinerja pemerintah desa, khususnya Kepala Desa Prima, yang oleh massa dianggap harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran desa. Dalam tuntutannya, massa mendesak agar kepala desa dievaluasi bahkan diminta melepaskan jabatannya.
Koordinator lapangan aksi, Wahyudi Lareko, menyampaikan bahwa gerakan tersebut merupakan akumulasi kekecewaan warga. Menurutnya, informasi terkait penggunaan anggaran desa selama ini tidak disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
“Desa seharusnya dikelola secara terbuka. Kalau anggaran tidak transparan, maka wajar masyarakat meminta pertanggungjawaban,” tegas Wahyudi dalam orasinya.
Selain tuntutan evaluasi jabatan, massa aksi juga menyerukan pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan Desa Prima. Aksi tersebut sempat diwarnai pembakaran ban sebagai bentuk protes simbolik, sebelum akhirnya situasi dapat dikendalikan dengan pengamanan aparat.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Desa Prima, Oin Kadir, mengakui adanya polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyatakan permohonan maaf dan menegaskan siap mengikuti proses hukum maupun mekanisme pemerintahan yang berlaku.
“Saya menghargai aspirasi masyarakat. Jika dalam pemerintahan saya terdapat kekeliruan dan itu terbukti melanggar aturan, saya siap mempertanggungjawabkannya,” kata Oin.
Camat Asparaga, Muliadi Pasa, menyatakan pemerintah kecamatan tidak akan berpihak dan akan menjaga kondisi sosial masyarakat pascademonstrasi. Ia memastikan tidak ada dampak diskriminatif akibat perbedaan sikap di tengah warga.
“Kami akan mengawal agar tidak ada tekanan atau diskriminasi setelah kejadian ini. Evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa akan dilakukan sesuai prosedur,” ujar Muliadi.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan massa akan menjadi bahan penilaian kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa ke depan.
