HESTEK.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai memperkuat layanan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari kesiapan menghadapi penerapan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun.
Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas kepala sekolah dan operator Taman Kanak-kanak (TK), termasuk pembenahan tata kelola serta peningkatan mutu pembelajaran di tingkat pendidikan prasekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, Basir Noho, mengatakan pendidikan prasekolah kini memiliki posisi semakin penting karena satu tahun pendidikan TK menjadi bagian dari kebijakan wajib belajar.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Coaching Clinic Penyusunan SPMI Berdasarkan Rapor Pendidikan Jenjang TK Tahun 2026 di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Kamis (6/8/2026).
“Melalui kebijakan ini, satu tahun pendidikan prasekolah menjadi bagian dari wajib belajar. Karena itu, kualitas layanan TK harus terus ditingkatkan agar mampu memberikan fondasi pendidikan yang kuat bagi anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar,” ujar Basir.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus diikuti dengan kesiapan satuan pendidikan. TK tidak cukup hanya memenuhi aspek keberadaan lembaga, tetapi juga harus mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan terukur.
Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bone Bolango menggelar coaching clinic untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan operator TK dalam menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan Rapor Pendidikan.
Sebanyak 66 kepala TK Negeri bersama operator sekolah mengikuti kegiatan tersebut. Mereka mendapatkan pembekalan mengenai peningkatan mutu pendidikan, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta penyusunan program sekolah berbasis kebutuhan dan hasil evaluasi pendidikan.
Selain peningkatan kapasitas, Pemkab Bone Bolango juga mulai melakukan penataan kelembagaan pendidikan anak usia dini.
Basir mengungkapkan, saat ini terdapat 77 TK swasta di Kabupaten Bone Bolango. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 TK telah menyatakan kesiapan untuk diproses menjadi TK Negeri.
Namun, proses tersebut tidak serta-merta dilakukan. Pemerintah daerah akan melakukan validasi terlebih dahulu sebelum hasilnya diajukan kepada Bupati Bone Bolango untuk mendapatkan persetujuan.
“Selain itu, kami juga akan memperkuat sinergi dengan Bunda PAUD Bone Bolango melalui pelaksanaan program Posyandu Holistik Integratif, sekaligus mengagendakan peningkatan kompetensi guru TK sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan anak usia dini yang semakin berkualitas,” ungkapnya.
Basir menegaskan, penguatan pendidikan TK merupakan investasi awal dalam membangun kualitas sumber daya manusia Bone Bolango.
Menurutnya, implementasi Wajib Belajar 13 Tahun tidak boleh hanya diterjemahkan sebagai penambahan masa pendidikan, tetapi harus diikuti peningkatan kualitas layanan sejak anak berada pada jenjang prasekolah.
“Seluruh langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menyiapkan satuan pendidikan anak usia dini yang mampu mendukung keberhasilan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun, sehingga anak-anak Bone Bolango memperoleh fondasi pendidikan yang kuat sejak usia dini,” pungkasnya.
