HESTEK.CO.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar pembentukan produk hukum daerah tidak hanya mengejar penyelesaian regulasi, tetapi juga memastikan setiap aturan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diakses masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Komisi I saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo, Selasa (11/8/2026).
Dalam pertemuan itu, pembahasan diarahkan pada penguatan koordinasi antara DPRD dan Kanwil Kementerian Hukum, khususnya dalam proses penyusunan serta harmonisasi peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan harmonisasi diperlukan untuk memastikan regulasi yang diterbitkan pemerintah daerah tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Menurutnya, masih ada dugaan sejumlah peraturan kepala daerah yang belum melalui proses harmonisasi sebagaimana mestinya.
“Kami mendorong optimalisasi tugas Kanwil Hukum dalam harmonisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Gorontalo,” ujar Umar.
Ia menilai keberadaan Kanwil Kementerian Hukum dapat menjadi bagian penting dalam memastikan produk hukum daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.
Dengan proses harmonisasi yang dilakukan sejak awal, potensi tumpang tindih maupun pertentangan antarregulasi dapat diminimalkan.
“Ini penting untuk mewujudkan sistem hukum daerah yang berkeadilan dan sesuai prosedur,” katanya.
JDIH Jangan Hanya Jadi Arsip
Selain persoalan harmonisasi, Komisi I juga menaruh perhatian pada keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Umar menilai JDIH memiliki fungsi strategis karena menjadi salah satu pintu bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menyebut pengelolaan JDIH di tingkat Pemerintah Provinsi Gorontalo relatif sudah berjalan baik. Namun, kondisi berbeda masih ditemukan pada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai perlu meningkatkan pengelolaannya.
Menurut Umar, keterbukaan produk hukum merupakan bagian dari pelayanan publik. Masyarakat tidak seharusnya hanya diwajibkan menaati aturan, tetapi juga harus diberikan akses untuk mengetahui aturan tersebut.
“JDIH adalah instrumen transparansi kepada publik. Akan menjadi janggal ketika peraturan sudah dibuat dan harus dipatuhi masyarakat, tetapi masyarakat justru tidak mengetahui aturan tersebut,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong agar JDIH tidak sekadar dipandang sebagai tempat menyimpan dokumen regulasi. Sistem tersebut harus mampu memberikan akses informasi hukum yang mudah dan terbuka bagi masyarakat.
Kanwil Kementerian Hukum Siap Perkuat Sinergi
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo, Raymon J. H. Takasenseran, menyambut positif dorongan yang disampaikan Komisi I DPRD.
Ia memastikan Kanwil Kementerian Hukum siap memperkuat sinergi dengan DPRD dalam proses pembentukan produk hukum daerah.
“Kami sangat merespons dan mendukung harapan pimpinan DPRD, khususnya Komisi I,” kata Raymon.
Menurut Raymon, pihaknya dapat melibatkan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan regulasi yang dilakukan DPRD.
Keterlibatan para perancang tersebut diharapkan dapat membantu memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, baik dari aspek substansi maupun kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu membangun tata kelola produk hukum daerah yang lebih tertib. Di sisi lain, masyarakat juga mendapatkan akses yang lebih luas terhadap aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Bagi Komisi I, penguatan harmonisasi dan JDIH menjadi dua bagian penting dalam membangun sistem regulasi daerah yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga transparan dan mudah diketahui masyarakat.
