HESTEK.CO.ID – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Aswan Djamaluddin, mempertanyakan alokasi dan realisasi anggaran pembangunan serta pemeliharaan jalan provinsi. Ia meminta ruas jalan yang kondisinya rusak menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Aswan saat rapat Komisi III bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (13/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Aswan meminta penjelasan terkait jumlah anggaran yang telah dialokasikan dan sejauh mana realisasinya, termasuk adanya tambahan anggaran untuk sektor jalan.
“Ini berapa yang sudah diangkat dan berapa yang sudah direalisasi? Kalau ada tambahan, berarti tambahan itu harus bisa dijabarkan. Kita harus duduk kembali melihat penyelenggaraan kegiatan ini,” ujar Aswan.
Menurutnya, anggaran untuk sektor infrastruktur jalan cukup besar sehingga penggunaannya harus benar-benar diarahkan pada ruas yang membutuhkan penanganan.
Aswan mengungkapkan, masih terdapat sejumlah ruas jalan provinsi yang kondisinya memprihatinkan. Bahkan, terdapat ruas jalan yang telah diambil alih statusnya oleh pemerintah provinsi sejak 2014-2015, tetapi hingga kini belum mendapatkan penanganan.
“Ada beberapa jalan yang perlu diperhatikan. Bahkan ada ruas jalan yang diambil alih oleh provinsi sejak 2014-2015, tapi sampai saat ini belum tersentuh,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan masyarakat. Aswan menyebut, kondisi jalan yang buruk bahkan telah menyebabkan adanya korban.
“Saya sudah ulang-ulang menyampaikan, bahkan sudah ada korban di situ, termasuk korban orang hamil,” tegasnya.
Aswan juga mempertanyakan pola pengalokasian anggaran sekitar Rp1,9 miliar untuk sejumlah ruas jalan. Ia meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungan dan pembagian anggaran tersebut.
“Yang Rp1,9 miliar itu bagaimana cara menghitungnya? Yang tersebar ini bagaimana menghitungnya?” ujarnya.
Menurut Aswan, pemerintah tidak harus menunggu anggaran besar untuk menangani seluruh ruas jalan. Penanganan secara bertahap terhadap ruas yang paling membutuhkan dinilai lebih baik dibandingkan memprioritaskan pemeliharaan jalan yang kondisinya masih relatif baik.
“Apa salahnya kalau jalan-jalan yang mungkin buruk kita sentuh sedikit-sedikit, daripada memelihara jalan yang masih bisa dipertahankan,” kata Aswan.
Ia berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat menghasilkan pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran, khususnya untuk ruas jalan provinsi yang rusak dan membutuhkan penanganan segera.
