Example floating
Example floating
Liputan Khusus

Data Kemiskinan Jadi Sorotan! Zulfikar Usira Siapkan Langkah ke Bappenas

REDAKSI
23
×

Data Kemiskinan Jadi Sorotan! Zulfikar Usira Siapkan Langkah ke Bappenas

Sebarkan artikel ini

HESTEK.CO.ID – Persoalan ketidaktepatan data penerima bantuan sosial menjadi salah satu tantangan serius dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Sejumlah warga yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak terakomodasi, sementara sebagian warga yang tercatat sebagai penerima dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria.

Kondisi tersebut mendapat perhatian Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

FGD yang berlangsung di ruang pertemuan Agrindo Coffee Station, Limboto, Kamis (10/9/2026), mengangkat tema Co-Creation Pelayanan Publik dalam Implementasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Gorontalo serta Transformasi Tata Kelola Inklusif Menuju Target SDGs 2030.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Afriyani Katili, Ketua Baznas Kabupaten Gorontalo, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga:  21 Desa di Boalemo Belum Terima DD Tahap II, Deprov Siap Kawal Hingga ke Kementerian

Dalam diskusi itu, Zulfikar menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga sosial, Baznas hingga masyarakat, agar program bantuan dan pemberdayaan benar-benar memberikan dampak.

“Untuk mengatasi kemiskinan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh orang per orang atau dinas terkait saja. Harus kita keroyok bersama. Kolaborasi itu penting, termasuk dengan Baznas yang memiliki banyak program untuk membantu mustahik. Karena itu kita juga harus mendorong peningkatan zakat,” ujar Zulfikar.

Selain pentingnya kolaborasi, Zulfikar juga menyoroti penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi salah satu acuan dalam menentukan penerima berbagai program bantuan pemerintah.

Baca Juga:  Sherman Moridu Pimpin Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan 4 Tahun 2022

Menurutnya, masih terdapat persoalan dalam kesesuaian data dengan kondisi masyarakat di lapangan. Ada warga yang secara ekonomi layak menerima bantuan, tetapi tidak masuk dalam kategori desil yang dipersyaratkan. Sebaliknya, terdapat pula warga yang masih tercatat sebagai penerima meski kondisi ekonominya dinilai sudah lebih baik.

“Dari hasil diskusi tadi, masih ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi masuk pada desil lima ke atas sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan. Sebaliknya, ada juga yang sebenarnya tidak layak tetapi masuk desil satu sampai empat,” ungkapnya.

Menanggapi persoalan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo berencana melakukan konsultasi ke Sekretariat DTSEN di tingkat pusat untuk mendapatkan kejelasan mengenai mekanisme pembaruan dan validasi data.

Baca Juga:  Banggar Deprov Gorontalo Minta TAPD Buka Matriks Rasionalisasi Perubahan APBD 2026

Zulfikar meminta seluruh OPD terlebih dahulu menginventarisasi berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Dengan begitu, konsultasi yang dilakukan nantinya tidak sekadar menjadi pertemuan formal, tetapi mampu menghasilkan solusi konkret.

“Kita akan ke sekretariat DTSEN di Bappenas untuk membicarakan persoalan ini. Tapi sebelum itu, semua OPD harus menyiapkan data dan permasalahan yang ditemukan di lapangan agar konsultasi yang dilakukan benar-benar menghasilkan solusi,” tegasnya.

Ia berharap pembenahan data dan penguatan kolaborasi lintas sektor dapat menjadi langkah penting dalam memperbaiki kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo.

Dengan data yang lebih akurat dan program yang terkoordinasi, masyarakat yang benar-benar membutuhkan diharapkan dapat memperoleh haknya tanpa terkendala persoalan administrasi maupun ketidaksesuaian data.