HESTEK.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai memperkuat dua agenda yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, yakni pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah.
Kedua agenda tersebut dinilai saling berkaitan karena stabilitas harga tidak hanya bergantung pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada efisiensi transaksi dan tata kelola ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, yang juga Ketua Harian TP2DD Kabupaten Bone Bolango, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) secara virtual dari Ruang Rapat Sekda, Kamis (24/9/2026).
Forum tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi dalam transaksi pemerintahan dan ekonomi.
Rakornas yang dirangkaikan dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI x IFSE) 2026 mengangkat tema “Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.”
Kegiatan dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.
Para kepala daerah dari seluruh Indonesia turut mengikuti kegiatan tersebut secara langsung maupun virtual.
Iwan mengatakan, pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri.
“Digitalisasi bukan hanya soal mengubah transaksi tunai menjadi non-tunai, tetapi bagaimana teknologi dapat membuat pelayanan pemerintah lebih efektif, transaksi lebih mudah, dan aktivitas ekonomi masyarakat semakin berkembang,” ujar Iwan.
Di Bone Bolango, implementasi Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) akan terus diperkuat.
Pemanfaatan transaksi digital didorong tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Perubahan tersebut diharapkan dapat membuat transaksi lebih mudah sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Digitalisasi juga dinilai membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan dan memperluas transaksi usahanya.
Dengan ekosistem pembayaran yang semakin digital, pelaku usaha diharapkan memiliki akses yang lebih luas terhadap pasar dan layanan keuangan.
Namun, digitalisasi tidak dapat berdiri sendiri ketika pemerintah berbicara mengenai pengendalian inflasi. Ketersediaan pangan, pasokan komoditas dan kelancaran distribusi tetap menjadi faktor penting dalam menjaga harga di tingkat masyarakat.
Iwan menegaskan, seluruh kebijakan tersebut pada akhirnya harus memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
“Yang kita dorong adalah bagaimana pengendalian inflasi dan digitalisasi ini benar-benar bermuara pada masyarakat. Harga tetap terkendali, daya beli terjaga, transaksi semakin mudah, dan ekonomi daerah terus bergerak,” kata Iwan.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, sektor pangan, perbankan dan pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat.
Menurut Iwan, pengendalian inflasi dan transformasi digital merupakan bagian dari ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Ketika pasokan pangan terjaga dan transaksi semakin efisien, pemerintah berharap aktivitas ekonomi daerah dapat bergerak lebih baik.
“Bagi Bone Bolango, digitalisasi diarahkan tidak sekadar sebagai perubahan cara bertransaksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta memperluas akses ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selanjutnya akan terus mendorong transformasi digital berjalan beriringan dengan pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.
Muara dari kebijakan tersebut diharapkan tidak berhenti pada perubahan sistem pemerintahan, tetapi ikut memperkuat daya beli, memperluas aktivitas ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Bone Bolango.
