HESTEK.CO.ID – Dugaan adanya aliran dana dari aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) batu gergaji di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, kepada oknum di lingkungan Polda Gorontalo mulai menjadi sorotan.
Isu ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kemungkinan adanya pihak yang diduga membekingi aktivitas tambang ilegal tersebut.
Dugaan tersebut semakin mengundang perhatian setelah lokasi pertambangan yang sebelumnya telah dipasangi garis polisi justru diduga kembali beroperasi.
Situasi ini memunculkan pertanyaan, apakah aktivitas tambang tersebut benar-benar berjalan tanpa hambatan, atau ada kekuatan tertentu yang membuat para pelakunya merasa leluasa?.
Aktivis Gorontalo sekaligus Koordinator Front Gerakan Rakyat Melawan, Andi Taufik, secara terbuka mendesak Kapolda Gorontalo untuk tidak menutup mata terhadap isu yang berkembang.
Ia meminta dugaan aliran dana tersebut ditelusuri secara serius, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum aparat dalam melindungi kepentingan bisnis tambang ilegal.
Menurut Andi, dugaan yang menyeret nama institusi kepolisian bukan persoalan ringan.
Jika benar terdapat aliran dana untuk memuluskan aktivitas PETI, maka persoalannya bukan lagi sebatas pelanggaran pertambangan, melainkan menyangkut integritas aparat penegak hukum.
“Jangan sampai ada oknum yang justru menjadi pelindung bagi aktivitas tambang ilegal. Kalau memang ada aliran dana kepada oknum aparat, ini harus dibongkar. Jangan ada yang dilindungi hanya karena memiliki jabatan atau kekuasaan,” tegas Andi.
Ia menilai, kembalinya aktivitas tambang setelah lokasi sebelumnya dipasangi garis polisi patut menjadi pintu masuk bagi aparat untuk mengusut lebih jauh siapa saja pihak yang memiliki kepentingan dan bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.
Andi bahkan secara khusus menantang Kapolda Gorontalo untuk memanggil dan memeriksa sosok berinisial Ci’ Mei guna mengungkap informasi serta kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas pertambangan batu gergaji.
“Kapolda Gorontalo harus berani. Kami mendesak agar Ci’ Mei segera dipanggil dan diperiksa. Jangan hanya berhenti pada pekerja di lapangan, tetapi telusuri siapa yang mengendalikan, siapa yang menikmati keuntungan, dan apakah ada pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas tambang tersebut,” ujarnya.
Jangan Sampai Ada Oknum Menjadi Pelindung Tambang Ilegal
Lebih jauh, Andi mempertanyakan bagaimana mungkin aktivitas pertambangan yang sebelumnya telah menjadi perhatian aparat penegak hukum justru diduga kembali berjalan.
Menurutnya, kondisi tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan menyeluruh, bukan sekadar penjelasan normatif.
Ia juga mendesak agar dugaan penerobosan maupun perusakan garis polisi di lokasi tambang diproses sesuai ketentuan hukum. Sebab, jika benar terjadi, tindakan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele.
“Kalau police line bisa diterobos dan aktivitas tambang kembali berjalan, publik tentu bertanya-tanya. Siapa yang memberi ruang? Siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai muncul kesan bahwa ada pihak yang merasa kebal hukum karena memiliki kekuatan modal,” bebernya.
Front Gerakan Rakyat Melawan juga meminta agar penelusuran dugaan aliran dana tidak hanya dilakukan secara internal tanpa kejelasan hasil.
Jika terdapat indikasi keterlibatan anggota kepolisian, pemeriksaan harus dilakukan secara independen dan transparan, termasuk melibatkan fungsi pengawasan internal maupun lembaga berwenang apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kapolda Gorontalo harus membuktikan bahwa institusi kepolisian tidak menjadi tempat berlindung bagi kepentingan tambang ilegal. Jika ada oknum yang bermain, bongkar dan tindak. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian justru rusak karena ulah segelintir orang,” tegasnya.
Ia juga mendesak agar aktivitas PETI batu gergaji segera dihentikan dan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum utamanya terkait aliran dana.
Sebab jika dugaan aliran dana itu benar, persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar tambang ilegal. Ada persoalan integritas penegak hukum yang harus dijawab secara terbuka.
