HESTEK.CO.ID – Pemuda Gorontalo, Andi Taufik, menegaskan pentingnya memberikan kepercayaan dan mengawal penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gorontalo tanpa adanya tekanan yang berlebihan.
Andi menyampaikan, kepercayaan publik menjadi energi penting bagi Korps Adhyaksa dalam rangka menjalankan fungsi penegakan hukum secara independen, agar keadilan benar-benar ditegakkan.
“Aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, perlu diberi ruang untuk bekerja sesuai prosedur tanpa intervensi. Jangan sampai opini berlebihan, maupun intervensi kelompok tertentu hanya akan merusak proses hukum,” kata Andi Taufik, Ahad (08/09/2025).
Mahasiswa IAIN itu menilai, lembaga yang di nakhodai Abvianto Syaifullah itu telah membuktikan keseriusannya melalui pengungkapan beberapa kasus dugaan korupsi di Kabupaten Gorontalo yang kini telah bergulir di meja hijau.
“Sejauh ini kita sudah melihat kinerja nyata Kejaksaan. Ada beberapa perkara korupsi yang berhasil diungkap dan dibawa ke pengadilan. Itu bukti bahwa Kejari bekerja serius, bukan sekadar janji,” ujar Andi.
Menurutnya, desakan publik untuk mempercepat proses hukum memang wajar, namun harus tetap berada pada koridor yang proporsional. Ia mengingatkan bahwa setiap proses hukum membutuhkan waktu, bukti, dan kehati-hatian agar perkara yang ditangani tidak cacat prosedur.
“Jangan sampai desakan yang terlalu tendensius justru membuat aparat penegak hukum kehilangan fokus. Kita semua tentu menginginkan keadilan, tapi biarkan Kejari bekerja sesuai mekanisme hukum,” tegas Kader PMII itu.
Andi juga mengajak masyarakat Kabupaten Gorontalo untuk ikut mengawal proses penegakan hukum secara sehat. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap perkara korupsi yang masih berproses.
“Dukungan masyarakat itu penting. Tapi dukungan yang sehat adalah dengan memberikan kepercayaan dan tetap mengawasi secara objektif, bukan dengan menekan atau memvonis dengan cara yang tidak-tidak,” bebernya.
Terakhir Andi menegaskan, pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi semua elemen, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun media. Dengan kolaborasi itu, ia yakin praktik korupsi dapat diminimalisir.
“Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu, kita harus saling mendukung upaya pemberantasannya, bukan justru merusak dengan narasi yang melemahkan kinerja aparat,” pungkasnya.
