HESTEK.CO.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan terkait kondisi keuangan daerah dan penyusunan skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Rapat yang berlangsung di Aula I DPRD Kota Gorontalo, Selasa (11/11/2025), membahas sejumlah poin penting, mulai dari penurunan dana transfer daerah hingga langkah-langkah strategis dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Banggar DPRD Kota Gorontalo, Totok Bachtiar, menjelaskan bahwa transfer keuangan daerah tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan.
“Angka transfer keuangan daerah kita turun sekitar Rp138 miliar, tepatnya Rp109 miliar lebih. Namun Alhamdulillah, untuk PAD hingga 10 November sudah mencapai 83 persen dan retribusi daerah 85 persen,” ungkap Totok.
Ia menambahkan, Banggar juga menekankan agar skema APBD 2026 disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang menurun. Meski begitu, sejumlah program prioritas pemerintah tetap akan dijalankan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Program prioritas kita tetap diarahkan pada penanganan sampah, bidang keagamaan, dan infrastruktur,” jelasnya.
Selain itu, Banggar juga menyoroti pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang menurut Totok telah terakomodir dalam APBD.
“Untuk P3K dan P3K paruh waktu sudah aman,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Banggar juga meminta Pemerintah Kota Gorontalo mengambil langkah tegas terkait aset daerah yang digunakan oleh Bank SulutGo (BSG). Menurut Totok, nilai sewa yang hanya sekitar Rp200 juta untuk jangka waktu 30 tahun dinilai tidak adil.
“Kami minta persoalan ini segera diselesaikan, paling lambat 1 Januari 2026. Aset itu sebaiknya bisa kita kelola kembali untuk kepentingan daerah,” tegasnya.
Totok juga mengungkapkan, Pemerintah Kota tengah menyiapkan rencana relokasi kantor pemerintahan ke kawasan Andalas. Untuk mendukung rencana tersebut, pihaknya mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penarikan saham Pemkot di Bank SulutGo yang mencapai Rp35 miliar.
“Daripada berhutang, lebih baik saham itu kita gunakan untuk membiayai pembangunan kantor baru,” ujarnya.
Terkait Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN, Totok menyebut anggarannya saat ini sebesar Rp92 miliar, turun 19 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk P3K paruh waktu mencapai Rp37 miliar dan seluruhnya sudah teranggarkan.
Adapun untuk penanganan banjir, lanjutnya, sementara diakomodasi melalui dana kelurahan dengan alokasi Rp200 juta per kelurahan.
“Masih sebatas kegiatan skala kecil. Untuk penanganan besar, kita masih cari solusi,” imbuhnya.
Totok juga menyinggung kondisi jalan di Kota Gorontalo yang sebagian besar mengalami kerusakan. Menurutnya, perbaikan sementara dilakukan dengan sistem tambal sulam menggunakan dana PAD.
“Sekitar 80 persen jalan di Kota Gorontalo rusak. Pemerintah kota saat ini berupaya memperbaiki lubang-lubang jalan menggunakan dana PAD murni, sambil menunggu dukungan dari provinsi dan pemerintah pusat,” pungkasnya.
