HESTEK.CO.ID – Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih cermat dalam menyusun dan mengecek kembali kebutuhan anggaran hingga akhir 2026.
Menurut Iwan, APBD Perubahan harus menjadi momentum untuk memastikan tidak ada kebutuhan wajib pemerintah yang terlewat, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan pemerintahan dan pemenuhan hak aparatur.
Pesan tersebut disampaikan Iwan saat menjadi pembina apel kerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Lapangan Alun-Alun Bone Bolango, Senin (21/9/2026).
Iwan mengatakan, sejumlah kebutuhan aparatur yang belum tertangani harus menjadi perhatian dalam perubahan anggaran.
“Insya allah komitmen kita semua akan dituntaskan pada APBD Perubahan ini,” tegas Iwan.
Ia meminta tahapan perubahan APBD tidak hanya digunakan untuk menyesuaikan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi kesempatan bagi setiap OPD melakukan pemeriksaan ulang terhadap kebutuhan sampai penghujung tahun.
Hal-hal yang terlihat sederhana, kata Iwan, justru tidak boleh luput dalam perencanaan. Mulai dari kebutuhan listrik dan air hingga hak-hak aparatur harus dipastikan tersedia anggarannya.
“Mulai dari belanja listrik, air hingga hak-hak aparatur harus dihitung secara cermat agar pelayanan pemerintahan tidak terganggu. Jangan sampai ada belanja listrik yang tidak cukup, air yang tidak cukup, atau hak-hak aparatur yang tidak terlayani sampai dengan akhir tahun 2026,” ujarnya.
Menurutnya, kelalaian menghitung kebutuhan wajib berpotensi berdampak pada jalannya pelayanan pemerintahan. Karena itu, setiap OPD diminta melihat kondisi anggarannya secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan program utama yang sedang dijalankan.
Bone Bolango sendiri telah memasuki penghujung triwulan ketiga 2026. Kondisi tersebut membuat ruang untuk melakukan koreksi terhadap kekurangan perencanaan semakin terbatas.
Iwan pun meminta para perencana dan penyusun anggaran memastikan seluruh kewajiban pemerintah hingga akhir tahun telah masuk dalam perhitungan.
Ia menekankan bahwa keterbatasan keuangan daerah harus dihadapi dengan perencanaan yang lebih cermat, sehingga anggaran yang tersedia dapat diarahkan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan keterbatasan sumber daya, keterbatasan keuangan, mari terus kita berbuat yang terbaik untuk layanan masyarakat dan layanan daerah sesuai tugas pokok kita masing-masing,” tandasnya.
