HESTEK.CO.ID – DPRD Kabupaten Gorontalo resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo, Jumat (4/9/2026).
Di balik persetujuan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, menyoroti satu hal yang dinilai patut diapresiasi, yakni konsistensi perencanaan anggaran mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga dokumen Perubahan APBD 2026.
Zulfikar menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja membahas dan menyelaraskan perubahan anggaran dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah, Paripurna Tingkat II sudah kita selesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Banggar dan TAPD yang telah membahas kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo,” ujar Zulfikar usai rapat paripurna.
Dengan persetujuan DPRD tersebut, dokumen Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan.
Zulfikar menjelaskan, hasil evaluasi pemerintah provinsi akan menjadi acuan bagi tahapan selanjutnya. Apabila terdapat koreksi maupun catatan, Banggar DPRD dan TAPD akan kembali duduk bersama untuk membahas dan menindaklanjutinya.
“Kita akan menunggu hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi. Jika nantinya ada koreksi atau catatan, Banggar DPRD dan TAPD akan duduk bersama kembali untuk membahasnya,” jelasnya.
Meski masih menunggu hasil evaluasi, Zulfikar menyatakan optimisme terhadap dokumen Perubahan APBD 2026 yang telah disepakati bersama.
Menurutnya, konsistensi perencanaan sejak tahap awal menjadi poin penting karena menunjukkan adanya kesinambungan antara dokumen perencanaan pembangunan dan kebijakan penganggaran daerah.
“Alhamdulillah, dari RKPD, KUA-PPAS hingga dokumen Perubahan APBD ini semuanya konsisten dan tidak ada perubahan. Ini hal yang luar biasa dan menjadi poin yang patut kita banggakan,” katanya.
Ia berharap konsistensi tersebut dapat terus dipertahankan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, setiap tahapan penyusunan APBD dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Zulfikar juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antara legislatif dan eksekutif agar pengelolaan anggaran daerah semakin baik serta mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan secara optimal.
“Semoga konsistensi ini terus terjaga demi tata kelola APBD kita,” pungkas Zulfikar.












