Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

GERAM Siapkan Aksi di Mapolda Gorontalo, Desak Penyelidikan Kasus KPRI Ekaprasetya Dipercepat

REDAKSI
7
×

GERAM Siapkan Aksi di Mapolda Gorontalo, Desak Penyelidikan Kasus KPRI Ekaprasetya Dipercepat

Sebarkan artikel ini
Andi Taufik. Foto Istimewa

HESTEK.CO.ID – Penanganan kasus dugaan persoalan pengelolaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ekaprasetya Kabupaten Gorontalo kembali mendapat sorotan. Front Gerakan Rakyat Melawan (GERAM) yang dikoordinatori Andi Taufik berencana menggelar aksi demonstrasi di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Gorontalo, Rabu (18/11/2026).

Aksi tersebut direncanakan untuk mendesak Polda Gorontalo agar mempercepat proses penyelidikan atas laporan terkait KPRI Ekaprasetya yang hingga kini belum memberikan kepastian bagi para anggotanya.

Koordinator GERAM, Andi Taufik, mengatakan pihaknya menilai persoalan KPRI Ekaprasetya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, kasus tersebut menyangkut hak anggota yang selama bertahun-tahun telah menyimpan uang melalui mekanisme koperasi, tetapi kini justru menghadapi ketidakpastian ketika hendak mencairkan simpanannya.

“Kami dari Front Gerakan Rakyat Melawan (GERAM) berencana mendatangi Mapolda Gorontalo untuk mendesak agar penanganan kasus KPRI Ekaprasetya tidak berjalan berlarut-larut. Persoalan ini menyangkut hak banyak anggota yang selama bertahun-tahun telah menyisihkan penghasilannya melalui simpanan koperasi, tetapi hingga kini belum mendapatkan kepastian pencairan,” ujar Andi dalam draf pernyataannya.

Baca Juga:  Usai Kasus Bansos, Hamim Pou Kembali Jadi Tersangka Kasus PDAM Bone Bolango

Ia juga mempertanyakan perkembangan penyelidikan yang telah dilakukan kepolisian, mengingat laporan terkait persoalan tersebut telah masuk sejak 3 Agustus 2026.

“Kami mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyelidikan yang telah dilakukan Polda Gorontalo. Jangan sampai laporan yang sudah masuk sejak Agustus 2026 justru kehilangan kejelasan di tengah keresahan para anggota yang menunggu kepastian,” tegasnya.

Andi mendesak penyidik tidak hanya berhenti pada pemeriksaan dan permintaan klarifikasi terhadap sejumlah pihak, tetapi juga menelusuri secara menyeluruh persoalan yang terjadi di tubuh koperasi tersebut.

“Kami meminta penyidik bekerja secara profesional, transparan, dan serius menelusuri seluruh aspek persoalan ini, termasuk aliran dana, kondisi keuangan, serta keberadaan aset koperasi. Jika ditemukan unsur pidana, kami mendesak agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” lanjutnya.

Baca Juga:  3 Tersangka Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker Dicegah Keluar Negeri

Menurut Andi, rencana aksi tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar penanganan perkara berjalan terbuka dan memberikan kepastian bagi masyarakat, khususnya anggota koperasi.

“Aksi ini bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral kami untuk mengawal hak-hak anggota koperasi. Kami ingin ada kejelasan, bukan sekadar janji atau penjelasan tanpa kepastian,” tandasnya.

Sebelumnya, Polda Gorontalo melalui Kabid Humas Kombes Pol. M. Sagala telah membenarkan adanya laporan terkait KPRI Ekaprasetya tertanggal 3 Agustus 2026. Dalam perkembangan penanganannya, sejumlah unsur pengurus, termasuk ketua, sekretaris, dan pengawas, telah dimintai klarifikasi oleh penyidik.

Baca Juga:  Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI Periode 2026–2031 yang Kini Terseret Kasus Korupsi

Di sisi lain, persoalan koperasi ini juga memunculkan desakan agar pengurus membuka kondisi keuangan, keberadaan aset, serta kewajiban koperasi kepada para anggota. Bahkan, Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Erlin Adam, sebelumnya turut mendorong Dinas Koperasi Kabupaten Gorontalo memfasilitasi rapat anggota khusus sebagai ruang pertanggungjawaban pengurus.

Rencana aksi GERAM di Mapolda Gorontalo pun menjadi bagian dari desakan publik agar persoalan KPRI Ekaprasetya memperoleh kejelasan. Sebab, di balik polemik tersebut terdapat hak-hak anggota yang membutuhkan kepastian, sementara proses hukum masih berjalan.

Kini, perhatian tertuju pada langkah Polda Gorontalo dalam menindaklanjuti laporan tersebut serta memastikan setiap perkembangan penanganannya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan sesuai hukum.