HESTEK.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama menghadapi berbagai potensi kekerasan yang berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi informasi.
Salah satu langkah yang dilakukan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) adalah menggelar Pelatihan Manajemen Kasus dan Perlindungan Anak di Dunia Digital. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Rabu (18/11/2026).
Agenda ini sekaligus menjadi momentum penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango.
Kepala Dinsos P3APPKB Bone Bolango, Samsia Melu, mengatakan pelatihan tersebut difokuskan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia, khususnya lembaga penyedia layanan dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurutnya, penguatan kapasitas diperlukan agar setiap pihak memiliki kesiapan dan kemampuan dalam merespons berbagai persoalan, termasuk kasus kekerasan yang terjadi melalui ruang digital.
“Melalui agenda ini, para peserta dibekali wawasan mendalam serta keterampilan teknis untuk menangani berbagai permasalahan kasus secara terpadu,” ujar Samsia.
Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, yang membuka kegiatan tersebut, menekankan bahwa perlindungan anak bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Ia menilai, penguatan ketahanan dan keharmonisan keluarga merupakan salah satu fondasi penting dalam mencegah berbagai bentuk perlakuan salah terhadap anak serta menjaga generasi muda dari pengaruh negatif.
“Hari ini diharapkan bisa menambah ilmu terkait dengan bagaimana agar terdapat perlindungan anak. Menjadi tugas, fungsi, dan peran kita bersama untuk menciptakan kelanggengan keluarga demi mencegah hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan agama, masyarakat, dan hukum,” tegas Ismet.
Selain itu, Ismet meminta seluruh jajaran yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan dan anak agar menjalankan perannya secara maksimal hingga tingkat pelaksanaan di lapangan.
Ia berharap materi dan pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan tersebut tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan untuk menjaga kehidupan keluarga dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap norma yang berlaku.
“Apapun persoalannya, ilmu yang didapatkan nanti kita harapkan mampu mengawal keindahan dalam kehidupan berkeluarga. Kalau ini dibiarkan, daerah kita bisa tergolong tidak patut karena bertentangan dengan norma keagamaan,” pungkas Ismet Mile.












