HESTEK.CO.ID – DPRD Kabupaten Gorontalo kembali menggelar rapat panitia khusus (Pansus) terkait polemik pengelolaan keuangan di daerah itu yang dinilai sejumlah pihak bermasalah atau amburadul, Selasa (2/4/2024).
Ada tiga instansi eksekutif yang diundang untuk hadir dirapat tersebut, masing-masing Kepala Dinas (Kadis) PUPR, Kepala ULP dan Kabag Hukum Kabupaten Gorontalo.
Satu hal menarik dalam rapat pansus yang digelar di ruang sidang itu, yakni pertanyaan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru, tentang kondisi kesehatan Kadis PUPR Heriyanto Kodai.
Pertanyaan Roman Nasaru bukan tanpa alasan, sebab sebelumnya ia merasa tergelitik dengan statemen yang dilontarkan Heriyanto Kodai bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Gorontalo baik-baik saja.
“Tadi bapak menyampaikan pengeloaan keuangan kita baik-baik saja, pertanyaan saya bapak sehat?,” tanya Roman Nasaru.
Roman merasa aneh indikator penilaian baiknya pengelolaan keuangan pemerintah saat ini menurut Heriyanto diukur dari pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Bagaimana bisa bapak bilang baik-baik saja, sementara di dinas bapak saja banyak proyek yang sudah selesai pekerjaannya namun belum dibayar,” ujarnya.
Roman menegaskan pansus dibentuk untuk mengurai kemelut polemik pengelolaan keuangan, termasuk salah satunya belum dibayarkannya proyek yang pekerjaannya sudah selesai.
“Bahkan bapak tadi menyalahkan perencanaan, sementara proyek PEN dan DAK ini ada anggarannya, tapi tidak mau bayar. Siapa yang salah? tidak bisa jawab toh?,” imbuhnya.
Politisi Nasdem itu bahkan meminta penjelasan terkait mekanisme yang akan digunakan pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR atas hutang terhadap para kontraktor.
Menjawab pertanyaan terkait mekanisme pembayaran, Heriyanto menjelaskan jika tidak dilakukan pada APBD induk tahun 2024 maka akan dibayarkan pada APBD-P, atau di tahun berikutnya.
“Kami juga telah menyurat secara resmi kepada keuangan untuk menyelesaikan hutang kepada pihak ketiga,” imbuhnya.
Sementara terkait statemen pengelolaan keuangan baik-baik saja, ia mengaku hanya menilai dari sisi polemik yang beredar di media sosial, berkaitan dengan pembayaran THR dan TPP.
“Ini salah satu indikator yang saya lihat, yang lain saya tidak tau,” tandasnya.
(hsk/oyi)
