Example floating
Example floating
Liputan Khusus

DPRD Provinsi Gorontalo Siap Dukung Anggaran PSU Pilkada Gorontalo Utara

REDAKSI
454
×

DPRD Provinsi Gorontalo Siap Dukung Anggaran PSU Pilkada Gorontalo Utara

Sebarkan artikel ini
RDP Komisi I Deprov Gorontalo bersama pihak terkait soap pelksanaan PSU Pilkada Gorontalo Utara. Foto Dok

HESTEK.CO.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya dalam mendukung Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Gorontalo Utara, khususnya dalam aspek pendanaan.

Hal itu disampaikan dalam RDP yang digelar bersama Penjabat (Pj) Bupati Gorontalo Utara, KPU dan Bawaslu, Selasa (11/03/25). Pembahasan utama difokuskan pada strategi efisiensi anggaran untuk PSU.

Anggota Komisi I Deprov, Kristina Muhammad Udoki, menyatakan DPRD Provinsi memiliki tanggung jawab untuk membantu dalam penyediaan anggaran PSU Pilkada Gorontalo Utara.

Baca Juga:  Ismet Mile Pimpin Upacara Hardiknas 2026 di Tapa, Tekankan Mutu Pendidikan

“Kami tentunya memiliki kewajiban untuk selalu memberikan dukungan, terutama terkait anggaran PSU. Kami akan mencari angka yang sesuai untuk direkomendasikan kepada pemerintah daerah. Saat ini, usulan KPU dan Bawaslu Gorut sebesar 10 miliar masih akan kami evaluasi dan rasionalisasikan,” kata Femmi, sapaan Kristina Udoki.

Baca Juga:  Pemkab Boalemo Gelar Pawai Obor, Peringati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah

Senada juga disampaikan Anggota Komisi I Deprov, Umar Karim, bahwa DPRD siap memberikan dukungan, termasuk dalam hal anggaran. Ia menambahkan bahwa DPRD juga memiliki DTT yang cukup besar, yakni mencapai 33 miliar.

“DPRD Provinsi siap membantu pendanaan PSU Pilkada Gorontalo Utara, karena ini merupakan tanggung jawab kami, terutama karena sifatnya yang mendesak dan perlu percepatan,” ujar Umar Karim.

Baca Juga:  Bahas Pemilih Rentan di Pilkada 2024, KPU Provinsi Gorontalo Gelar FGD

Umar berharap semua pihak terlibat agar PSU dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai regulasi yang berlaku. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, serta penyelenggara pemilu diharapkan mampu memastikan kelangsungan proses demokrasi di wilayah tersebut.