HESTEK.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mempercepat upaya pembangunan infrastruktur Jalan Tulabolo–Pinogu yang menjadi akses utama menuju Kecamatan Pinogu.
Setelah Tim Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tulabolo–Pinogu terbentuk, pemerintah daerah mulai menyusun langkah strategis dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan ruas jalan tersebut dapat segera direalisasikan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Perdana Tim Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tulabolo–Pinogu yang dipimpin Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, di Ruang Rapat Sekda, Kamis (30/7/2026).
Rapat tersebut juga dirangkaikan dengan audiensi bersama Direktur Jenderal Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan.
Iwan mengatakan, rapat perdana menjadi langkah awal dalam menyusun peta jalan percepatan pembangunan setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Tim Percepatan.
“Hari ini kita mulai menyusun langkah-langkah percepatan setelah terbitnya SK Tim Percepatan. Fokus kita adalah menyiapkan seluruh kebutuhan agar proses pembangunan jalan Tulabolo–Pinogu dapat berjalan sesuai tahapan,” ujar Iwan.
Menurutnya, hasil audiensi dengan Kementerian Kehutanan memberikan perkembangan positif terhadap rencana pembangunan jalan tersebut.
Pengajuan adendum untuk peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu disebut telah menunjukkan perkembangan dan diharapkan segera memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan.
“Alhamdulillah, hasil audiensi memberikan sinyal yang baik. Mudah-mudahan dalam satu hingga dua bulan ke depan persetujuan dari Menteri Kehutanan dapat segera terbit,” katanya.
Sambil menunggu proses persetujuan tersebut, Pemkab Bone Bolango akan menyiapkan berbagai dokumen teknis yang menjadi persyaratan pembangunan.
Pemerintah daerah juga mendorong agar ruas Jalan Tulabolo–Pinogu dapat diusulkan masuk dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah sebagai salah satu opsi dukungan pembiayaan pembangunan.
Selain aspek teknis, dokumen pendukung terkait pengelolaan lingkungan turut dipersiapkan. Hal tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur tetap memperhatikan keberlanjutan kawasan.
Iwan menegaskan, percepatan pembangunan Jalan Tulabolo–Pinogu membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional hingga Kementerian Kehutanan.
“Prinsipnya adalah kolaborasi. Pembiayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau provinsi, tetapi juga didukung pemerintah pusat. Begitu pula pengelolaan lingkungan akan dilakukan secara bersama agar pembangunan berjalan berkelanjutan,” jelasnya.
Sebagai bagian dari langkah jangka panjang, Pemkab Bone Bolango juga akan menyiapkan regulasi mengenai pengendalian koridor jalan.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memastikan pemanfaatan ruang di sepanjang koridor jalan tetap tertata sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango optimistis penguatan koordinasi dan penyelesaian berbagai persyaratan tersebut dapat mempercepat realisasi Jalan Tulabolo–Pinogu.
Pembangunan jalan tersebut diharapkan membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat Pinogu, memperlancar mobilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas jangkauan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
