HESTEK.CO.ID — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina M. Udoki yang akrab disapa Femmy Udoki, mengapresiasi kebijakan pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) yang diarahkan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Femmy menilai pelibatan pihak swasta melalui dukungan sponsor dapat menjadi langkah positif untuk menjaga pelaksanaan GKK agar tidak bergantung pada anggaran pemerintah.
Hal itu disampaikan Femmy saat diwawancarai, Senin (14/9/2026).
“Saya berterima kasih Pak Gubernur sudah mengingatkan kepada OPD untuk tidak menyerahkan pembiayaan GKK kepada APBD, tetapi dilibatkan full untuk pihak swasta,” ujar Femmy.
Menurut Femmy, dirinya sebelumnya sempat mempertanyakan adanya alokasi anggaran untuk GKK dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama mitra Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia mengaku melihat adanya anggaran sekitar Rp20 juta pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan Karnaval Karawo.
“Saya sudah sempat protes ketika pembahasan KUA-PPAS dengan mitranya Komisi I. Karena saya melihat di situ setiap OPD ada anggaran Rp20 juta untuk Karnaval Karawo,” katanya.
Femmy mempertanyakan alasan setiap OPD harus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Namun, persoalan tersebut kemudian dijelaskan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang meminta seluruh OPD memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan GKK.
“Ada pernyataan dari Pak Sekda bahwa semua OPD diminta untuk all out mendukung Gorontalo Karnaval Karawo,” jelasnya.
Femmy mengatakan, dukungan OPD tetap dapat diberikan tanpa harus menjadikan APBD sebagai sumber utama pembiayaan kegiatan.
Ia juga mengapresiasi pernyataan Gubernur Gorontalo bahwa pelaksanaan GKK diarahkan menggunakan dukungan sponsor dan kemungkinan uang pendaftaran peserta.
“Saya juga mengapresiasi pernyataan Pak Gubernur bahwa GKK nanti itu tidak menggunakan APBD, tetapi full sponsor dan mungkin ada uang pendaftarannya. Ini patut diapresiasi,” tandas Femmy.
Menurutnya, pola pembiayaan tersebut dapat menjadi alternatif agar kegiatan yang membawa nama daerah tetap berjalan dengan dukungan berbagai pihak tanpa membebani APBD.
