HESTEK.CO.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mengingatkan Tim Komunikasi Gubernur dan Humas Pemerintah Provinsi untuk lebih bijak dan komunikatif dalam menyampaikan informasi ke publik melalui media massa.
Pesan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Kominfo dan Tim Komunikasi Gubernur, Senin (5/5/2025).
Anggota Komisi I Fikram Salilama menilai, gaya komunikasi yang terlalu frontal justru dapat menimbulkan kegaduhan dan merugikan citra Gubernur Gorontalo.
“Tim komunikasi dan kehumasan adalah corong resmi gubernur dan pemerintah provinsi. Mereka seharusnya menggunakan bahasa yang sederhana, tepat, menyejukkan, dan berbasis data agar publik bisa memahami informasi dengan baik,” kata Fikram Salilama.
Ia mengingatkan bahwa reaksi berlebihan terhadap kritik publik maupun dinamika internal pemerintahan justru dapat memperkeruh suasana.
“Saya tahu Gubernur Gusnar orangnya tenang dan tidak suka hal-hal yang frontal. Kalau jubir dan humas terlalu keras malah bisa menjatuhkan citra beliau,” tambahnya.
Sebagai contoh Fikram menyinggung polemik terkait Bank SulutGo (BSG) yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Ia berharap Tim Komunikasi lebih arif dalam merespons isu-isu sensitif agar tidak menggerus simpati masyarakat terhadap gubernur.
Senada dengan itu Anggota Komisi I lainnya Umar Karim, menyoroti pentingnya menjaga kebebasan pers dalam kerja sama media dengan pemerintah.
“Meskipun ada kerja sama media tetap harus diberi ruang untuk menyampaikan kritik. Jangan ada intervensi yang membatasi independensi mereka,” kata Umar Karim.
Ia menambahkan bahwa indeks kebebasan pers di Gorontalo masih tergolong rendah, salah satunya karena adanya tekanan terhadap media yang bekerja sama dengan pemerintah.
Sementara itu, Kristina Muhammad Udoki menyoroti ketelitian Dinas Kominfo dalam menyampaikan informasi ke publik. Ia mencontohkan adanya berita dari Kominfo yang terpaksa diturunkan karena terdapat kekeliruan.
“Kami tidak bilang beritanya bohong, tapi kalau sampai harus ditakedown, berarti ada informasi yang tidak benar. Kami minta Kominfo lebih teliti sebelum menyebarkan informasi, baik ke media mitra maupun non-mitra,” tegas Kristina.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sri Wahyuni Matona menjelaskan berita yang diturunkan tersebut disusun berdasarkan informasi resmi dari tim humas dan telah melalui proses penyuntingan.
Namun pihak kementerian meminta agar berita itu ditakedown, tanpa memberikan penjelasan rinci terkait alasannya.
