HESTEK.CO.ID – Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo terus memperkuat langkah koordinasi dalam penyelesaian berbagai persoalan tambang di daerah. Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Kamis (2/10/2025).
Pertemuan yang digelar di Kantor Bupati Pohuwato tersebut dihadiri oleh Bupati Pohuwato, Ketua DPRD Pohuwato, jajaran OPD terkait, manajemen PT Pani Gold Project, perwakilan aktivis, serta masyarakat penambang.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menekankan pentingnya langkah nyata perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitar tambang. Menurutnya, aktivitas pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada target produksi, melainkan juga memperhatikan kenyamanan dan kesehatan masyarakat.
“Debu dan kebisingan masih menjadi keluhan utama warga. Ini harus segera ditangani dengan serius agar aktivitas tambang bisa berjalan seiring dengan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman,” ujar Ridwan.
Sementara itu, Ketua Pansus, Meyke Camaru, menegaskan bahwa penyelesaian masalah pertambangan harus berlandaskan pada prinsip keberlanjutan. Ia menekankan pentingnya investasi yang mampu memberikan manfaat ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pansus tidak hanya ingin menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga memastikan arah pembangunan pertambangan yang berkelanjutan di Gorontalo,” kata Meyke.
Meyke juga menyoroti maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) di Pohuwato. Menurutnya, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh pemerintah pusat menjadi solusi mendesak agar masyarakat penambang memiliki kepastian hukum.
“Dari sepuluh lokasi yang sudah diusulkan, kami berharap prosesnya bisa dipercepat. Masyarakat penambang harus punya ruang legal untuk beraktivitas,” tambahnya.
Kunjungan kerja ini ditutup dengan kesepakatan bahwa seluruh pihak baik pemerintah daerah, DPRD, perusahaan, maupun masyarakat harus bersinergi dalam mencari solusi terbaik bagi permasalahan tambang di Pohuwato.
