HESTEK.CO.ID – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrus Mopili, menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting sebagai instrumen pengawasan utama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pertemuan bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Selasa (13/1/2026), di ruang pertemuan BPK.
Pertemuan itu turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sukril Gobel, Asisten III yang juga Plh Inspektorat Sukri Juratinoyo, serta Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo bersama jajaran.
Dalam sambutannya, Thomas menyampaikan apresiasi atas kontribusi BPK dalam menjaga akuntabilitas serta kepatuhan pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan. Ia bahkan mengibaratkan BPK sebagai “dokter” yang berperan mengawasi kondisi keuangan daerah agar tetap sehat dan terhindar dari pelanggaran.
“Kalau bicara pengelolaan dan pemeriksaan keuangan, maka dokternya adalah BPK. Karena itu, kami di DPRD bersama seluruh jajaran wajib patuh dan taat terhadap hasil pemeriksaan yang diberikan,” kata Thomas.
Ia mengakui bahwa hasil pemeriksaan BPK sering menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar lebih disiplin, berhati-hati, dan memahami aturan secara menyeluruh. Menurutnya, temuan yang disampaikan BPK bukan semata mencari kesalahan, melainkan sebagai evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan di masa mendatang.
Thomas juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai prosedur dan batas waktu yang telah ditentukan.
“Tidak ada alasan untuk mengabaikan rekomendasi. Kalau sudah ditandatangani, maka harus diselesaikan. Ini menjadi pelajaran penting agar ke depan tidak terulang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Thomas menyatakan optimistis terhadap sinergi DPRD bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail. Ia menilai kolaborasi yang kuat menjadi faktor utama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.
“Insyaallah, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berjalan dengan baik, saling menguatkan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen bersama guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
