HESTEK.CO.ID – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, Pansus menyoroti capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya.
Rapat berlangsung di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (30/3/2026), dan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Sun Biki. Dalam forum itu, Pansus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah sepanjang tahun 2025.
Dari hasil pembahasan, terdapat dua poin utama yang menjadi perhatian, yakni indikator capaian kinerja pemerintah daerah serta realisasi tindak lanjut rekomendasi DPRD. Pansus menilai, implementasi rekomendasi yang diberikan DPRD sebelumnya masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk langkah konkret di lapangan.
“Rekomendasi masih banyak yang bersifat naratif administratif. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak berhenti di atas kertas,” tegas Sun Biki.
Selain itu, Pansus turut menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah yang tercatat meningkat. Anggota Pansus mempertanyakan faktor dominan yang mendorong pertumbuhan tersebut, apakah lebih banyak berasal dari intervensi pemerintah melalui program-program seperti Corporate Social Responsibility (CSR), atau benar-benar tumbuh dari penguatan ekonomi masyarakat secara mandiri.
Pada sektor sosial, isu kemiskinan juga menjadi perhatian penting. Pansus menilai data yang disajikan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Sun Biki menyebut indikasi penurunan angka kemiskinan dapat dilihat dari adanya pengembalian sekitar 100 unit bantuan rumah layak huni kepada pemerintah pusat.
“Ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Gorontalo kemungkinan sudah menurun,” ujarnya.
Di sisi lain, Pansus mencatat capaian positif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi pajak daerah dilaporkan mencapai 126 persen dari target. Selain itu, kontribusi deviden Bank Sulut dan pendapatan lain-lain yang sah juga melampaui target, dengan realisasi mencapai Rp10 miliar dari target Rp5 miliar.
Secara umum, rata-rata PAD mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dinilai sebagai sinyal positif bagi kinerja keuangan daerah.
Untuk memperdalam pembahasan, Pansus berencana melanjutkan rapat pada hari berikutnya dengan fokus pada isu-isu strategis lainnya, termasuk persoalan diskriminasi. Rapat lanjutan tersebut akan melibatkan sejumlah OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, guna memastikan lahirnya rekomendasi dan solusi yang lebih konkret terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat.
