HESTEK.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mencatat kinerja fiskal yang relatif solid sepanjang tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp972,88 miliar, sementara belanja daerah berada di angka Rp932,38 miliar.
Capaian tersebut menunjukkan ruang fiskal yang cukup terjaga sekaligus mencerminkan pengelolaan anggaran yang berjalan efektif.
Data tersebut disampaikan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, dalam rapat paripurna DPRD terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026).
Dari sisi makro, tren pembangunan daerah juga menunjukkan arah positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango tercatat sebesar 5,04 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 73,3.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 13,16 persen. Namun demikian, dinamika ketenagakerjaan masih menjadi perhatian menyusul kenaikan tingkat pengangguran menjadi 4,02 persen.
Pada sektor pembangunan sumber daya manusia, sejumlah indikator turut mengalami perbaikan. Angka harapan hidup meningkat menjadi 70,73 tahun, rata-rata lama sekolah mencapai 8,62 tahun, dan harapan lama sekolah berada di angka 13,70 tahun.
Di bidang pembangunan sosial, capaian juga dinilai cukup signifikan. Indeks Pembangunan Gender tercatat 89,99, Indeks Perlindungan Anak sebesar 65,95, serta Indeks Pembangunan Keluarga mencapai 63,80.
Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor perdagangan dengan kontribusi 17,71 persen, disusul pertambangan sebesar 13,59 persen, serta sektor industri 6,74 persen. Sementara sektor pertanian dan perikanan menyumbang 2,01 persen.
Namun sektor pariwisata justru mengalami kontraksi cukup dalam, yakni turun 22,78 persen, yang menjadi sinyal perlunya perhatian khusus terhadap penguatan sektor tersebut.
Dari aspek infrastruktur dan lingkungan, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur tercatat sebesar 52,07. Sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 83 persen. Indeks Risiko Bencana berada pada angka 175,65, menunjukkan masih tingginya potensi kerawanan, sedangkan indeks desa berada di angka 78,40 persen.
Kemajuan juga terlihat pada sektor perlindungan sosial. Cakupan jaminan kesehatan masyarakat melampaui target dengan capaian 100,82 persen, sedangkan jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 88,01 persen.
Kinerja birokrasi turut menunjukkan hasil positif. Nilai SAKIP tercatat 72,68 dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah mencapai 90,81 persen.
Sepanjang 2025, pemerintah daerah juga memperkuat kapasitas pelayanan publik melalui pengangkatan 1.840 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski capaian menunjukkan tren menggembirakan, sejumlah tantangan masih perlu ditangani, terutama terkait stabilitas ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
