HESTEK.CO.ID — Kehadiran sejumlah Warga Negara Asing (WNA) di area VVIP saat upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Bone Bolango menjadi sorotan.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bone Bolango, Zulkifli Ibrahim, kemudian memberikan klarifikasi terkait keberadaan para WNA tersebut.
Zulkifli mengatakan, para WNA yang hadir merupakan delegasi calon investor yang tengah menjajaki kerja sama bisnis dengan pihak di Bone Bolango.
Menurutnya, kehadiran mereka bertepatan dengan pembahasan rencana investasi melalui skema Business to Business (B2B) pada sejumlah sektor strategis.
“Mereka bukan tamu biasa tanpa kapasitas. Saat ini sedang dibahas rencana investasi besar yang mencakup penyediaan motor listrik, pemasangan videotron di seluruh kecamatan, pengadaan drone pertanian, pembangunan pabrik pakan, pengembangan hidroponik, pabrik briket, fasilitas cold storage perikanan, hingga pembangunan tower internet gratis dengan radius 5-10 kilometer di beberapa titik,” ungkap Zulkifli, Senin (17/8/2026).
Ia menyebut delapan sektor tersebut direncanakan menggunakan pembiayaan dari pihak swasta dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Zulkifli menjelaskan, pemerintah daerah memberikan syarat agar pelaksanaan investasi tidak menggunakan uang negara. Seluruh investasi nantinya diarahkan masuk dan dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pemerintah memberikan syarat tegas, tidak ada uang negara yang digunakan dalam proyek ini. Seluruh investasi diarahkan masuk dan dikelola melalui BUMD. Tujuannya agar BUMD Bone Bolango bisa sehat dan profit,” tegasnya.
Menurut Zulkifli, skema pengelolaan melalui BUMD juga diharapkan memberikan dampak ekonomi hingga ke tingkat desa.
Rencana tersebut nantinya akan disinergikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga desa-desa di Bone Bolango dapat ikut memperoleh manfaat dan memperkuat kemandirian ekonomi.
Ia menambahkan, keberadaan investasi tersebut juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Apabila pemerintah daerah membutuhkan produk maupun fasilitas dari delapan sektor yang dikerjakan investor, pembelian akan dilakukan melalui BUMD.
“Nanti, apabila Pemda berminat atau membutuhkan produk dan fasilitas dari delapan sektor tersebut, pembelian wajib dilakukan melalui pintu BUMD. Selain Pemda mendapat harga yang ekonomis, perputaran uang tetap berada di daerah dan PAD dipastikan masuk melalui BUMD,” pungkas Zulkifli.
