Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

Praktisi Hukum Soroti Dugaan Pengabaian Novum Kasus SPAM Dungingi, Minta Kejaksaan Bertindak

REDAKSI
24
×

Praktisi Hukum Soroti Dugaan Pengabaian Novum Kasus SPAM Dungingi, Minta Kejaksaan Bertindak

Sebarkan artikel ini
Susanto Kadir. FOTO DOK

HESTEK.CO.ID – Penanganan perkara dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dungingi di Kota Gorontalo kembali mendapat sorotan. Kali ini, kritik datang dari praktisi hukum asal Gorontalo, Susanto Kadir, yang mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Gorontalo dalam menindaklanjuti fakta-fakta baru yang terungkap selama proses persidangan.

Susanto menilai, munculnya keterangan saksi yang mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain semestinya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Menurutnya, fakta baru atau novum yang muncul di persidangan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa tindak lanjut.

Direktur LBH Limboto itu menegaskan, penanganan perkara korupsi tidak semestinya hanya berfokus pada orang-orang yang sejak awal ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Apabila dalam persidangan ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, kejaksaan memiliki kewajiban untuk menguji dan mendalami informasi tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Setiap novum atau fakta baru yang terungkap dalam persidangan harus ditindaklanjuti. Dalam perkara korupsi, jika ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain yang sebelumnya belum tersentuh proses hukum, kejaksaan harus membuka ruang penyelidikan lebih lanjut,” ujar Susanto.

Ia secara khusus menyoroti keterangan Robert Christian Tan, kontraktor proyek SPAM Dungingi, yang dalam persidangan mengungkap adanya dugaan permintaan fee sebesar 11 persen dari nilai kontrak oleh Irwan Hunawa, yang saat itu menjabat Ketua Komisi C DPRD Kota Gorontalo.

Baca Juga:  Kejagung Sebut Pelaku Pembunuhan Berencana Tak Bisa Jadi "Justice Collaborator"

Bagi Susanto, keterangan tersebut bukan informasi biasa yang dapat diabaikan begitu saja. Apalagi, kesaksian itu disampaikan langsung di hadapan majelis hakim dalam persidangan perkara korupsi.

“Ketika ada saksi yang secara terbuka menyebut dugaan permintaan fee sebesar 11 persen oleh seorang pejabat DPRD, informasi itu harus didalami. Jangan sampai fakta persidangan justru berhenti sebatas menjadi catatan dalam berkas perkara tanpa ada tindak lanjut hukum,” tegasnya.

Menurutnya, apabila aparat penegak hukum tidak memberikan respons terhadap fakta-fakta yang dinilai signifikan tersebut, kondisi itu berpotensi melahirkan preseden buruk dalam pemberantasan korupsi. Terlebih, penegakan hukum akan kehilangan kepercayaan publik apabila muncul kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang disebut dalam persidangan.

Susanto juga mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak terpengaruh oleh jabatan, kedudukan politik, maupun kekuatan tertentu. Ia menilai, pembiaran terhadap dugaan keterlibatan pihak lain dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai independensi aparat penegak hukum.

“Jaksa bukan sekadar aparat negara, tetapi juga representasi kepentingan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan. Jika fakta persidangan yang substansial justru diabaikan, maka kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum bisa dipertaruhkan,” ungkapnya.

Atas persoalan tersebut, Susanto mendesak Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara SPAM Dungingi. Ia juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mencermati perkembangan kasus tersebut guna memastikan setiap indikasi tindak pidana ditangani sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga:  Desersi, Satu Anggota Polres Boalemo Dipecat Tidak Dengan Hormat

Ia berharap, pengusutan perkara SPAM Dungingi tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah diproses sebelumnya, tetapi juga menelusuri setiap kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat harus terus mengawal perkara ini. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada pihak tertentu, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki jabatan atau pengaruh,” tandasnya.

Sebelumnya, nama Irwan Hunawa mencuat dalam persidangan perkara korupsi proyek SPAM Dungingi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Gorontalo, Kamis (5/7/2024).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua orang saksi, salah satunya Robert Christian Tan selaku Direktur PT Raya Sinergis sekaligus kontraktor proyek SPAM Dungingi.

Di hadapan majelis hakim, Robert secara terbuka menyebut adanya keterlibatan Irwan Hunawa, yang ketika itu menjabat Ketua Komisi C DPRD Kota Gorontalo, dalam proses pengadaan proyek tersebut.

Robert menerangkan, dirinya mengenal Rahmat Ali sejak 2020. Keduanya bahkan pernah terlibat dalam proses lelang proyek di Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam perkara SPAM Dungingi, Rahmat disebut berperan sebagai mediator yang mempertemukan dirinya dengan Irwan Hunawa.

Menurut kesaksian Robert, sejak tahapan awal lelang terdapat upaya untuk mengarahkan proses agar perusahaannya dapat memenangkan tender proyek tersebut.

Baca Juga:  Dugaan Penggelapan Tangki 500 KL, Kuasa Hukum RST Balik Polisikan Habibi

Ia mengaku beberapa kali bertemu dengan Irwan melalui perantara Rahmat Ali. Pertemuan itu, kata Robert, berlangsung di kantor DPRD Kota Gorontalo maupun di kediaman pribadi Irwan, dan disebut disaksikan oleh sejumlah orang.

Robert juga mengungkapkan bahwa setelah memperoleh informasi perusahaannya memenangkan tender, dirinya kembali bertemu dengan Irwan untuk membicarakan besaran fee proyek.

Dalam pertemuan tersebut, Robert mengaku diminta memberikan fee sebesar 11 persen dari nilai kontrak. Ia menyebut permintaan tersebut berasal dari Irwan Hunawa dan dirinya menyatakan menyanggupi.

Tak hanya itu, Robert turut mengungkap adanya permintaan pembayaran awal sebesar Rp145 juta sebelum pengumuman resmi pemenang tender pada Mei 2022, menjelang bulan Ramadan.

Menurut Robert, pembayaran tersebut diminta dengan alasan meskipun perusahaannya telah dinyatakan menang, masih terdapat masa sanggah yang memungkinkan hasil tender berubah. Ia mengaku kemudian menyerahkan uang sebagaimana yang diminta.

Di akhir kesaksiannya, Robert menyampaikan keinginannya agar Irwan Hunawa dihadirkan dalam persidangan berikutnya. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti berupa foto dan video yang menurutnya dapat ditunjukkan di hadapan majelis hakim.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari fakta persidangan yang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terkait sejauh mana aparat penegak hukum menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi SPAM Dungingi.