Share :
HESTEK.CO.ID – Lembaga Pemantau Pemilu Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Provinsi Gorontalo menilai, pengawasan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Provinsi Gorontalo tidak akan maksimal.
Hal itu disampaikan Ketua DEEP Provinsi Gorontalo, Agus Salim Lamusu, merespon terjadinya kekosongan kursi Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, pasca ditundanya pengumuman hasil seleksi oleh Bawaslu RI.
“Ada beberapa tahapan pemilu yang kami pikir pengawasannya tidak akan maksimal pasca kekosongan ini. Yaitu penyusunan daftar caleg sementara (DCS), mulai dari pencermatan sampai dengan penetapan DCS,” kata Agus, Selasa (15/8/2023).
Ia mengatakan tahapan penetapan DCS dipastikan lepas dari pengawasan Bawaslu, mengingat masa jabatan Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota telah berakhir pada 14 Agustus 2023.
“Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota itu diambil alih Bawaslu Provinsi sampai dilantiknya Anggota Bawaslu Kab/Kota yang jadwalnya tanggal 16-20 Agustus 2023. Sementara tanggal 18 Agustus itu sudah penetapan DCS dari masing-masing partai politik, nah inilah tugas yang sangat krusial oleh Bawaslu, namun terjadi kekosongan,” ujarnya.
Apalagi lanjut Agus, sebelum penetapan DCS ada beberapa tahapan-tahapan lainnya seperti verifikasi berkas yang telah dimulai pada tanggal 12 sampai 17 Agustus 2023.
“Ini yang seharusnya menjadi perhatian. Kami justru khawatir akan adanya hal-hal yang terjadi sebelum masa kampanye nanti,” imbuhnya.
Meski demikian Agus memastikan DEEP Gorontalo sebagai lembaga pemantau pemilu akan membantu mengawal tahapan pelaksanaan pemilu 2024 dengan sebaik mungkin.
“Kami akan ikut andil dalam melakukan pengawasan itu. Namun lebih afdolnya tentu harus segera ada Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota untuk mengawasi tahapan-tahapan pemilu 2024,” tandasnya.
Sementara itu Komisioner Bawaslu Privinsi Gorontalo, Jhon Hendri Purba yang dikonfirmasi terkait hal itu memastikan, tidak ada tahapan pemilu 2024 saat ini yang tidak diawasi.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi itu mengungkapkan, sebagai tindak lanjut kekosongan pihaknya telah melakukan rapat pleno pembentukan tim yang terbagi di setiap daerah Kabupaten/Kota.
“Bahkan saat ini saya sedang berada di Kabupaten Boalemo. Yang lain ada di kabupaten lain, seluruh komisioner bersama tim menyebar mulai hari ini,” kata Jhon, Selasa (15/8/2023).
“Ketika ada pelanggaran, kami (Bawaslu Provinsi_red) yang akan melakukan penanganan,” sambungnya.
Terakhir Jhon meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan situasi dan kondisi saat ini. sebab Bawaslu Provinsi Gorontalo, kata dia, telah mengantisipasi seluruh tahapan pemilu 2024 dengan proses normatif.
“Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tetang pemiluhan umum,” tuntasnya.
Pewarta : Oyie Sidikati
